Redam Penyebaran Virus Corona, Pemprov Lampung Bentuk 'Gugus Tugas'

Rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap kebijakan penangan dampak covid-19, yang terlaksana di ruang rapat utama Gubernur, Senin (16/3/2020). Foto: Siti Khoiriah/Kupastuntas.co
Bandar Lampung - Sebagai bentuk pencegahan dan meminimalisir penyebaran Virus Corona atau Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membentuk Gugus Tugas.
Gugus Tugas ini memiliki fungsi untuk memastikan seluruh masyarakat Lampung mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan nyaman terkait isu corona.
“Gugus tugas ini akan bekerja secara maksimal dan terkoordinasi dengan lintas institusi dan Pemerintahan di tingkat Kota dan Kabupaten," kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat melalukan rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap kebijakan penangan dampak covid-19, yang terlaksana di ruang rapat utama Gubernur, Senin (16/3/2020).
Pembentukan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 berdasarkan keputusan Gubernur Lampung dengan nomor G/158/B.03.HK/2020.
Gubernur mengatakan, pembuatan gugus tugas ini tidak lain untuk membuat masyarakat Lampung merasa aman dan tidak perlu panik. "Tidak usah panik, namun kita juga perlu melakukan pencegahan," imbuhnya.
Yang menjadi pengarah Gugus Tugas ini adalah Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. "Sedangkan ketuanya sendiri adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ibu Reihana," imbuh Arinal.
Guna Gugus Tugas adalah percepatan penanganan Covid-19 pertama, menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penangan Covid-19. Kedua, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19. Ketiga, melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan percepatan penanganam Covid-19. Serta yang terakhir melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid - 19 kepada Gubernur.
Lanjut Gubernur, biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.(*)
Berita Lainnya
-
Pendapatan Daerah Lampung Jauh dari Target, Komisi III DPRD Dorong Bapenda Lebih Inovatif
Kamis, 16 Oktober 2025 -
DLH Bandar Lampung Fokus Peremajaan Armada dan Modernisasi TPA Bakung
Kamis, 16 Oktober 2025 -
Hingga 14 Oktober, Pajak Daerah Pemprov Lampung Baru 68 Persen
Kamis, 16 Oktober 2025 -
Pemprov Lampung Jadwalkan Penertiban Lahan Tahap Dua di Desa Sabah Balau Akhir Oktober
Kamis, 16 Oktober 2025