Upaya Turunkan Angka Kemiskinan, Pemprov Lampung Lakukan Sinkronisasi Data Kependudukan
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Fredy SM saat memberi sambutan. Foto: Ria
Bandar Lampung-Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik serta Dinas Sosial melakukan sinkronisasi data kependudukan dan kemiskinan tahun 2020.
Kegiatan itu dilakukan agar kebijakan (policy) untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung dapat akurat dan tepat sasaran.
"Kedepan, kita berharap data kemiskinan saling keterpaduan, sehingga kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan dapat diselenggarakan tepat program serta tepat sasaran," kata Kepala Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM usai pertermuan di Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung, Rabu (5/2/2020).
Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan up to date sangat penting, karena data merupakan dasar dari perencanaan pembangunan yang terukur, logis dan rasional.
"Maka dari itu kabupaten dan kota harus saling Kordinasi yang baik dengan Provinsi," imbuhnya.
Fredy berharap, semua data kependudukan masyarakat Lampung dapat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (*)
Berita Lainnya
-
Rumah Sekaligus Gudang Elektronik di Tanjung Karang Pusat Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp200 juta
Sabtu, 11 April 2026 -
Herman Khaeron: Demokrat Harus Solid dan Rebut Kembali Kepercayaan Rakyat di 2029
Sabtu, 11 April 2026 -
Truk Tangki Terguling di Jalan Soekarno Hatta Bandar Lampung
Sabtu, 11 April 2026 -
Kejati Lampung Ungkap Keterlibatan Arinal di Kasus Korupsi PT LEB
Sabtu, 11 April 2026
Kegiatan itu dilakukan agar kebijakan (policy) untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung dapat akurat dan tepat sasaran.
"Kedepan, kita berharap data kemiskinan saling keterpaduan, sehingga kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan dapat diselenggarakan tepat program serta tepat sasaran," kata Kepala Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM usai pertermuan di Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung, Rabu (5/2/2020).
Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan up to date sangat penting, karena data merupakan dasar dari perencanaan pembangunan yang terukur, logis dan rasional.
"Maka dari itu kabupaten dan kota harus saling Kordinasi yang baik dengan Provinsi," imbuhnya.
Fredy berharap, semua data kependudukan masyarakat Lampung dapat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (*)
- Penulis : Siti Khoiriah
- Editor :
Berita Lainnya
-
Sabtu, 11 April 2026Rumah Sekaligus Gudang Elektronik di Tanjung Karang Pusat Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp200 juta
-
Sabtu, 11 April 2026Herman Khaeron: Demokrat Harus Solid dan Rebut Kembali Kepercayaan Rakyat di 2029
-
Sabtu, 11 April 2026Truk Tangki Terguling di Jalan Soekarno Hatta Bandar Lampung
-
Sabtu, 11 April 2026Kejati Lampung Ungkap Keterlibatan Arinal di Kasus Korupsi PT LEB








