Upaya Turunkan Angka Kemiskinan, Pemprov Lampung Lakukan Sinkronisasi Data Kependudukan
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Fredy SM saat memberi sambutan. Foto: Ria
Bandar Lampung-Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik serta Dinas Sosial melakukan sinkronisasi data kependudukan dan kemiskinan tahun 2020.
Kegiatan itu dilakukan agar kebijakan (policy) untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung dapat akurat dan tepat sasaran.
"Kedepan, kita berharap data kemiskinan saling keterpaduan, sehingga kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan dapat diselenggarakan tepat program serta tepat sasaran," kata Kepala Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM usai pertermuan di Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung, Rabu (5/2/2020).
Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan up to date sangat penting, karena data merupakan dasar dari perencanaan pembangunan yang terukur, logis dan rasional.
"Maka dari itu kabupaten dan kota harus saling Kordinasi yang baik dengan Provinsi," imbuhnya.
Fredy berharap, semua data kependudukan masyarakat Lampung dapat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (*)
Berita Lainnya
-
Gubernur Lampung bersama 5 Tokoh Adat Sai Batin Bahas Penguatan Kebudayaan
Sabtu, 27 Juni 2026 -
Antrean Solar di SPBU Kian Parah, DPRD Lampung Bakal Panggil Pertamina
Sabtu, 27 Juni 2026 -
3.600 Karateka dari 87 Kontingen Ramaikan Piala Presiden 2026 di Lampung
Sabtu, 27 Juni 2026 -
Jokowi di Rakorda PSI Bandar Lampung: Target Bukan Sekadar Lolos ke Senayan
Sabtu, 27 Juni 2026
Kegiatan itu dilakukan agar kebijakan (policy) untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung dapat akurat dan tepat sasaran.
"Kedepan, kita berharap data kemiskinan saling keterpaduan, sehingga kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan dapat diselenggarakan tepat program serta tepat sasaran," kata Kepala Kepala Bappeda Provinsi Lampung Fredy SM usai pertermuan di Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung, Rabu (5/2/2020).
Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan up to date sangat penting, karena data merupakan dasar dari perencanaan pembangunan yang terukur, logis dan rasional.
"Maka dari itu kabupaten dan kota harus saling Kordinasi yang baik dengan Provinsi," imbuhnya.
Fredy berharap, semua data kependudukan masyarakat Lampung dapat disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (*)
- Penulis : Siti Khoiriah
- Editor :
Berita Lainnya
-
Sabtu, 27 Juni 2026Gubernur Lampung bersama 5 Tokoh Adat Sai Batin Bahas Penguatan Kebudayaan
-
Sabtu, 27 Juni 2026Antrean Solar di SPBU Kian Parah, DPRD Lampung Bakal Panggil Pertamina
-
Sabtu, 27 Juni 20263.600 Karateka dari 87 Kontingen Ramaikan Piala Presiden 2026 di Lampung
-
Sabtu, 27 Juni 2026Jokowi di Rakorda PSI Bandar Lampung: Target Bukan Sekadar Lolos ke Senayan








