TAJUK - Potret perusahaan milik daerah (BUMD) di Provinsi Lampung, ternyata kondisinya masih terpuruk. Meskipun mengelola dana besar atau disuntik dana besar, namun output yang dihasilkan belum sebanding. Ada kesan BUMD hanya menghambur-hamburkan uang saja, karena tidak menyumbang PAD atau minim PAD.

Potret itu setidaknya bisa tergambar pada BUMD di Provinsi Lampung seperti PT Wahana Rahardja (WR) dan PT Lampung Jasa Utama (LJU). PT WR bahkan sempat mengalami kerugian hingga selama tujuh tahun. Nasib PT LJU juga tidak lebih baik. Mendapat suntikan modal Rp30 miliar, PT LJU hanya menyumbang PAD Rp573 juta selama 3 tahun.

Tidak heran, jika kemudian BPKP melakukan audit terhadap kondisi keuangan dan kinerja plat merah tersebut. Pasalnya, uang yang dikelola para petinggi di BUMD itu adalah dana milik Pemda yang harus jelas pertanggungjawabannya. Pemda juga punya keterbatasan untuk terus menggulirkan modal.

Sudah saatnya, jajaran direksi di tubuh BUMD diisi dengan orang-orang yang punya kapabilitas dan kapasitas. Jangan ada kesan, jika BUMD dibentuk hanya untuk menampung kolega-kolega yang dekat dengan kepala daerah.

Tidak masalah orang dekat kepala daerah, sepanjang memang punya kemampuan dan keahlian untuk mengelola sebuah perusahaan yang memiliki omset miliaran rupiah. Kalau memimpin sebuah perusahaan saja tidak pernah, ketika mendadak menakhodai perusahaan daerah apalah jadinya.

Sudah saatnya BUMD memposisikan diri seperti perusahaan swasta, yang harus merekrut pegawai yang mumpuni. Karena mereka akan dibebani target oleh perusahaan. Jangan sampai pegawai BUMD memposisikan diri seperti ASN, yang hanya datang, absensi, duduk lalu pulang.

Setiap pegawai BUMD harus dibebani dengan berbasis kinerja. Sehingga bisa diukur capaian yang bisa diraih oleh setiap pegawai didalamnya. Pegawai yang berprestasi harus diberikan apresiasi. Sedangkan yang biasa saja juga harus dilakukan evaluasi.

Jika basis kinerja BUMD diterapkan seperti perusahaan swasta, maka setiap pegawai didalamnya akan berlomba-lomba untuk menghasilkan output kinerja terbaiknya. Jika ritme operasional BUMD sudah sehat, maka suntikan modal yang digulirkan setiap tahun tidak perlu lagi. Sehingga BUMD pun tidak akan menjadi beban daerah. (*)