Bung Kupas - Nasib ribuan pegawai honorer di Tanah Air saat ini seperti berada di 'ujung tanduk'. Pemerintah Pusat merencanakan akan menghapus tenaga honorer secara bertahap sampai 2023. Para pegawai honorer disarankan untuk mengikuti tes CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  

Sebagai gambaran, di lingkungan Pemprov Lampung saja jumlah tenaga honorer mencapai 3.667 orang. Di Kabupaten Lampung Utara jumlah tenaga honorer sebanyak 2000 orang. Belum lagi ditambah dari 14 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Artinya, jika kebijakan Pemerintah Pusat benar-benar diterapkan maka akan muncul ribuan tenaga honorer yang akan berstatus pengangguran baru. Mengingat, formasi CPNS dan PPPK yang disediakan sangat tidak sebanding dengan jumlah pegawai honorer yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun.

Masalah lainnya, Pemprov, Pemkab dan Pemkot juga akan semakin kekurangan pegawai. Pemda tidak bisa menafikan jika selama ini pegawai honorer punya peran penting untuk membantu pelayanan publik. Contoh yang paling mudah dilihat di depan mata adalah pegawai honorer untuk kesehatan dan pendidikan.

Harus diakui, keberadaan tenaga guru honorer sangat membantu dalam kegiatan belajar mengajar selama ini. Begitu pun dengan tenaga kesehatan. Di sejumlah daerah pelosok dan pedalaman, pengabdian guru honorer mengalahkan guru berstatus PNS. Ditambah, guru honorer jumlahnya lebih banyak dibandingkan guru PNS.

Jika tenaga honorer yang ada saat ini benar-benar dipangkas, pemerintah akan dihadapkan pada masalah baru khususnya untuk memajukan sektor pendidikan dan kesehatan. Jika banyak guru honorer diberhentikan, maka kekurangan tenaga mengajar akan semakin tinggi.

Harus ada formulasi baru, agar tenaga honorer tetap bisa diberdayakan dengan tidak membebani anggaran pemerintah. Atau paling tidak beban kerja yang diberikan kepada tenaga honorer sebanding dengan anggaran yang dikucurkan. Karena penghapusan tenaga honorer salah satu faktor penyebabnya adalah untuk mengurangi beban negara dan daerah.

Namun tidak tepat pula, hanya karena untuk mengurangi beban keuangan negara dan daerah, lalu kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi terpuruk. Dengan kondisi saat ini saja, potret pendidikan di Tanah Air masih berada di bawah beberapa negara ASEAN. Semoga saja pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat, agar tenaga honorer yang benar-benar masih dibutuhkan tidak dihilangkan begitu saja. (*)