• Selasa, 18 November 2025

Pilkada Sulawesi Tengah Paling Rawan

Rabu, 29 Januari 2020 - 15.30 WIB
92

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis foto bersama jajaran Kapolda dan Petinggi TNI. Foto: Ist

Bandar Lampung-Dalam arahannya, Kapolri meyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para pimpinan Polri yang sudah bekerja optimal selama 2019.

Kapolri mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk senantiasa mendukung pembangunan nasional. "Anggota Polri harus menjadi konsultan  yang solutif, jangan menjadi bagian dari konspirasi politik terhadap pembangunan negara di seluruh wilayah di Indonesia," pesannya.

"Saya mengimbau kepada satuan Mabes, Polda serta jajarannya manakala ada demo agar menggelar pengamanan secara humanis dan tanpa menggunakan senjata api karena yang kita hadapi adalah saudara kita,” kata Kapolri.

"Antisipasi juga penyebaran hoax dan ujaran kebencian serta mengantisipasi kejahatan yang bernuansa SARA," sambungnya.

Kapolri berharap kepada seluruh anggota Polri yang akan melaksanakan pilkada serentak harus menjunjung tinggi komitmen. “Apabila ada yang terjun kedunia politik akan kita keluarkan surat supaya tidak membawa nama Polri. Potensi Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 menuntut komitmen netralitas dan integritas Polri, agar mengikui mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan,” paparnya.

Kapolri menerangkan, sebagai gambaran indeks potensi kerawanan Pilkada Provinsi tahun 2020, peringkat pertama ditempati oleh Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), kemudian Sulut dan Kalsel.

Sementara untuk Pilkada Walikota, Tomohon, Bitung dan Tangsel merupakan kota yang menempati posisi teratas untuk rangking kerawanan berdasarkan IPK. Dan untuk Kabupaten yang paling rawan, Nabire, Timor Tengah Utara, Keerom dan Manggarai Barat. (*)

Editor :
Bandar Lampung-Dalam arahannya, Kapolri meyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para pimpinan Polri yang sudah bekerja optimal selama 2019.

Kapolri mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk senantiasa mendukung pembangunan nasional. "Anggota Polri harus menjadi konsultan  yang solutif, jangan menjadi bagian dari konspirasi politik terhadap pembangunan negara di seluruh wilayah di Indonesia," pesannya.

"Saya mengimbau kepada satuan Mabes, Polda serta jajarannya manakala ada demo agar menggelar pengamanan secara humanis dan tanpa menggunakan senjata api karena yang kita hadapi adalah saudara kita,” kata Kapolri.

"Antisipasi juga penyebaran hoax dan ujaran kebencian serta mengantisipasi kejahatan yang bernuansa SARA," sambungnya.

Kapolri berharap kepada seluruh anggota Polri yang akan melaksanakan pilkada serentak harus menjunjung tinggi komitmen. “Apabila ada yang terjun kedunia politik akan kita keluarkan surat supaya tidak membawa nama Polri. Potensi Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 menuntut komitmen netralitas dan integritas Polri, agar mengikui mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan,” paparnya.

Kapolri menerangkan, sebagai gambaran indeks potensi kerawanan Pilkada Provinsi tahun 2020, peringkat pertama ditempati oleh Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), kemudian Sulut dan Kalsel.

Sementara untuk Pilkada Walikota, Tomohon, Bitung dan Tangsel merupakan kota yang menempati posisi teratas untuk rangking kerawanan berdasarkan IPK. Dan untuk Kabupaten yang paling rawan, Nabire, Timor Tengah Utara, Keerom dan Manggarai Barat. (*)

Berita Lainnya

-->