Bandar Lampung-Persoalan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moloek (RSUDAM) telah dibawa Pemerintah Provinsi Lampung ke Direktorat Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari rapat yang digelar beberapa waktu lalu, menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai teknis penarikan pajak lahan parkir tersebut.

Adapun poin terpenting hasil dari mediasi itu yakni, bahwa pihak ketiga dalam hal ini PT Hanura Putra adalah sebagai objek pajak parkir dan untuk yang berkaitan dengan kewajibannya dipersilahkan berhubungan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Selanjutnya, PT Hanura Putra dapat meminta pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya serta penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa sepanjang diatur dalam peraturan daerah.

Hasil lainnya, berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termaksud penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dan pada Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa, subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pajak parkir.

Direktur Utama RSUDAM, Hery Djoko Subandriyo mengungkapkan, mediasi ini merupakan atas permintaannya untuk mengetahui kejelasan dari skema penarikan pajak lahan parkir.

"Ya, sesuai permintaan kami ingin di mediasi," ujar Hery, saat dimintai keterangan, di rumah sakit setempat, Senin (27/1).

Pihaknya juga mengaku legowo terhadap hasil dari mediasi itu. "Apapun hasilnya semua harus terima dan legowo,” kata dia. (*)