Bandar Lampung - Sekelompok massa dari Komiter Aksi Program Kawal Presiden menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Kamis (16/1/2020).

Demo tersebut menuntut penyelesaian polemik bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diduga tidak sesuai dengan regulasi dan tidak tepat sasaran.

Puluhan peserta aksi, tampak membentangkan spanduk dan menggunakan mobil angkutan umum sebagai panggung orasi. Koordinator aksi, Heri Usman mengatakan, aksi dilakukan untuk mendesak Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengambil tindakan tegas.

"Ini demo yang sudah kesekian kalinya, namun belum ada tindakan apapun dari Pemerintah," ujarnya. 

Lanjut Heri, di Lampung Tengah setiap KPM (keluarga penerima manfaat), dulunya menerima Rp110 ribu, sekarang tunai hanya menerima 8 kg beras yang dihargai Rp9 ribu perkilo dan 6 butir telur yang dihargai Rp1500 perbutirnya. 

"Itukan artinya ada sisa uang rakyat yang kita tidak tahu ke mana lagi alurnya," ujarnya. 

Di Lampung Tengah, ujar Heri ada 89 ribu penerima KPM yang kalau dikalikan dengan sisa uang tersebut bisa mencapai miliaran rupiah. 

"Yang seperti itu kok Pemerintah diam saja tidak ada tindak lanjutnya," imbuhnya. 

Lanjut Heri, jika aksi tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah setempat, maka Komiter Aksi Program Kawal Presiden akan melaporkan khusus ke Kementerian Sosial dan Bulog. (*)