Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkot Bandar Lampung Capai Rp524 Miliar
Kepala ULPBJ Kota Bandar Lampung, Soni Rahadhiyan, Senin(16/12/2019).Foto: Sri
Bandar Lampung-Pengadaan barang dan jasa di kota Bandar Lampung pada tahun ini menyentuh angka Rp.524,450 miliar atau sekitar 400 paket tender.
Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULPBJ) Sekretariat Bandar Lampung
Hal itu disampaikan Kepala ULPBJ Kota Bandar Lampung, Soni Rahadhiyan, di ruang kerjanya, Senin(16/12/2019).
"Total nilai kontrak pekerjaan yang di tenderkan di kota Bandar Lampung Rp.524,450 miliar. Itu sudah semua, termasuk pekerjaan umum (PU) dan dinas-dinas lain,"ungkapnya.
Sedangkan pada 2020 mendatang lanjutnya, pengadaan barang jasa menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa (SIKaP).
"Target kami 2020 sebisa mungkit sebagian besar pengadaan langsung menggunakan sistem. Dalam sistem ini pengadaan langsung hanya mencomot (penyedia jasa). Di lihat dari mana, contohnya pengalaman, domisili dan sebagainya," ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pengadaan langsung melalui SIKaP yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu, cukup mempermudah memilih perusahaan penyedia jasa.
"SIKaP ini dikelola oleh LKPP pusat. Di laman ini penyedia jasa mendaftarkan diri. Kalau sudah ada SIKaP, penyedia jasa sudah terverifikasi," jelasnya.
Menurutnya, perusahaan yang didata melalui SIKaP ini telah dilakukan seleksi dan terverifikasi. Dengan demikian penyedia jasa tidak perlu melakukan tahapan kualifikasi dalam proses pelelangan.
"Memang belum ada aturan wajib, ya kalau menggunakan offline bagus, menggunakan online lebih bagus,"tuturnya.(*)
Berita Lainnya
-
Lewat Apresiasi PLN Mobile, PLN UID Lampung Perkuat Engagement Pelanggan
Selasa, 21 April 2026 -
Dukung Program Sabuk Kamtibmas, Dirbinmas Polda Lampung Gelar Forum Silaturahmi Kamtibmas
Selasa, 21 April 2026 -
Dirbinmas Polda Lampung Gelar Forum Silaturahmi Kamtibmas, Kombes Pol Indra Napitupulu Tekankan Sinergi Jaga Kondusivitas
Selasa, 21 April 2026 -
Hari Kartini 2026, Kostiana: Momentum Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
Selasa, 21 April 2026
Bandar Lampung-Pengadaan barang dan jasa di kota Bandar Lampung pada tahun ini menyentuh angka Rp.524,450 miliar atau sekitar 400 paket tender.
Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULPBJ) Sekretariat Bandar Lampung
Hal itu disampaikan Kepala ULPBJ Kota Bandar Lampung, Soni Rahadhiyan, di ruang kerjanya, Senin(16/12/2019).
"Total nilai kontrak pekerjaan yang di tenderkan di kota Bandar Lampung Rp.524,450 miliar. Itu sudah semua, termasuk pekerjaan umum (PU) dan dinas-dinas lain,"ungkapnya.
Sedangkan pada 2020 mendatang lanjutnya, pengadaan barang jasa menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa (SIKaP).
"Target kami 2020 sebisa mungkit sebagian besar pengadaan langsung menggunakan sistem. Dalam sistem ini pengadaan langsung hanya mencomot (penyedia jasa). Di lihat dari mana, contohnya pengalaman, domisili dan sebagainya," ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pengadaan langsung melalui SIKaP yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu, cukup mempermudah memilih perusahaan penyedia jasa.
"SIKaP ini dikelola oleh LKPP pusat. Di laman ini penyedia jasa mendaftarkan diri. Kalau sudah ada SIKaP, penyedia jasa sudah terverifikasi," jelasnya.
Menurutnya, perusahaan yang didata melalui SIKaP ini telah dilakukan seleksi dan terverifikasi. Dengan demikian penyedia jasa tidak perlu melakukan tahapan kualifikasi dalam proses pelelangan.
"Memang belum ada aturan wajib, ya kalau menggunakan offline bagus, menggunakan online lebih bagus,"tuturnya.(*)
- Penulis : Sri
- Editor :
Berita Lainnya
-
Selasa, 21 April 2026Lewat Apresiasi PLN Mobile, PLN UID Lampung Perkuat Engagement Pelanggan
-
Selasa, 21 April 2026Dukung Program Sabuk Kamtibmas, Dirbinmas Polda Lampung Gelar Forum Silaturahmi Kamtibmas
-
Selasa, 21 April 2026Dirbinmas Polda Lampung Gelar Forum Silaturahmi Kamtibmas, Kombes Pol Indra Napitupulu Tekankan Sinergi Jaga Kondusivitas
-
Selasa, 21 April 2026Hari Kartini 2026, Kostiana: Momentum Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah








