Di Reses DPRD, Warga Keluhkan Kurangnya Sosialisasi Pelayanan BPJS Kesehatan
Anggota DPRD Bandar Lampung, Naldi Rinara saat melakukan Reses di kelurahan Pesawahan, Rabu (11/12/2019).Foto:Wanda
Bandar Lampung-Permasalahan penanganan banjir sampai kesejateraan sosial menjadi bahasan serius dalam agenda reses (penjaringan aspirasi masyarakat) yang dilakukan anggota DPRD Bandar Lampung.
Anggota DPRD Bandar Lampung Naldi Rinara S Rizal saat reses di Dapil I yakni Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Mendapati keluhan dari masyarakat tentang kurangnya sosialisasi mengenai iuran BPJS.
Menurut, Sayuti, warga Pesawahan mengatakan, pihak BPJS Kesehatan cabang sampai saat ini tak ada sosialisasi terkait kenaikan iuran BPJS."Pelayanan BPJS Kesehatan kalah sama leasing, soal sosialisasi. Leasing saja selalu ada sosialisasi via sms terkait jatuh tempo, maupun informasi lainnya," kata Sayuti.
"Mau naik berapa kali lipat pun saya bayar. Asal ada pemberitahuan. Tidak semena-mena," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Naldi Rinara berjanji akan menyelesaikan permasalan tersebut, dengan bekoordinasi oleh BPJS setempat. “Ya, keluhan bapak saya tampung, dan akan disampaikan ke BPJS, untuk mengadakan sosialisasi didaerah ini,”ucapnya.
Disisi lain, Reses DPRD Kota Bandar Lampung, Fandi Tjandra, di Kelurahan Perwata, Telukbetung Timur (TbT) Rabu (11/12/2019) mengatakan, masalah banjir di seputaran teluk betung sudah jadi pembahasan dalam APBD baik 2019 dan 2020 sehingga dimungkinkan untuk masalah banjir sudah diantisipasi, baik pendalaman bantaran sungai dan perbaikan drainse.
“Kita dengan Dinas PU sudah pernah bicara bahwa untuk titik banjir di sekitar teluk, utamanya drainase sudah banyak yang diperbaiki dan Dinas PU juga sudah melakukan pendalaman sungai,” ujar Fandi Tjandra, usai dialog dengan warga dalam reses di kediamannya di perumahan Perwata.(*)
Berita Lainnya
-
Kuasa Hukum Bantah Arinal Terlibat Korupsi Dana PI 10 Persen: Sepeser Pun Tidak Pernah Menerima Uang
Rabu, 13 Mei 2026 -
Kuasa Hukum Sebut Kasus Dana PI 10 Persen Janggal, Ana Sofa Yuking: Kerugian Negara Saja Tidak Ada
Rabu, 13 Mei 2026 -
Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara di Kasus Chromebook Rp2,1 Triliun
Rabu, 13 Mei 2026 -
Eva Dwiana Perintahkan Pendataan Pendatang dan Sidak Tempat Hiburan di Bandar Lampung
Rabu, 13 Mei 2026
Bandar Lampung-Permasalahan penanganan banjir sampai kesejateraan sosial menjadi bahasan serius dalam agenda reses (penjaringan aspirasi masyarakat) yang dilakukan anggota DPRD Bandar Lampung.
Anggota DPRD Bandar Lampung Naldi Rinara S Rizal saat reses di Dapil I yakni Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Mendapati keluhan dari masyarakat tentang kurangnya sosialisasi mengenai iuran BPJS.
Menurut, Sayuti, warga Pesawahan mengatakan, pihak BPJS Kesehatan cabang sampai saat ini tak ada sosialisasi terkait kenaikan iuran BPJS."Pelayanan BPJS Kesehatan kalah sama leasing, soal sosialisasi. Leasing saja selalu ada sosialisasi via sms terkait jatuh tempo, maupun informasi lainnya," kata Sayuti.
"Mau naik berapa kali lipat pun saya bayar. Asal ada pemberitahuan. Tidak semena-mena," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Naldi Rinara berjanji akan menyelesaikan permasalan tersebut, dengan bekoordinasi oleh BPJS setempat. “Ya, keluhan bapak saya tampung, dan akan disampaikan ke BPJS, untuk mengadakan sosialisasi didaerah ini,”ucapnya.
Disisi lain, Reses DPRD Kota Bandar Lampung, Fandi Tjandra, di Kelurahan Perwata, Telukbetung Timur (TbT) Rabu (11/12/2019) mengatakan, masalah banjir di seputaran teluk betung sudah jadi pembahasan dalam APBD baik 2019 dan 2020 sehingga dimungkinkan untuk masalah banjir sudah diantisipasi, baik pendalaman bantaran sungai dan perbaikan drainse.
“Kita dengan Dinas PU sudah pernah bicara bahwa untuk titik banjir di sekitar teluk, utamanya drainase sudah banyak yang diperbaiki dan Dinas PU juga sudah melakukan pendalaman sungai,” ujar Fandi Tjandra, usai dialog dengan warga dalam reses di kediamannya di perumahan Perwata.(*)
- Penulis :
- Editor :
Berita Lainnya
-
Rabu, 13 Mei 2026Kuasa Hukum Bantah Arinal Terlibat Korupsi Dana PI 10 Persen: Sepeser Pun Tidak Pernah Menerima Uang
-
Rabu, 13 Mei 2026Kuasa Hukum Sebut Kasus Dana PI 10 Persen Janggal, Ana Sofa Yuking: Kerugian Negara Saja Tidak Ada
-
Rabu, 13 Mei 2026Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara di Kasus Chromebook Rp2,1 Triliun
-
Rabu, 13 Mei 2026Eva Dwiana Perintahkan Pendataan Pendatang dan Sidak Tempat Hiburan di Bandar Lampung








