Kupastuntas.co, Bandar Lampung-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis penilaian kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Lampung melalui progres Pemerintah Daerah per tanggal 6 November 2019. Hasilnya, Kabupaten Pesisir Barat menempati urutan terbawah dalam penilaian KPK.

KPK melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan memakai sejumlah indikator, di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

"Berdasarkan penilaian memakai indikator tersebut, urutan paling bawah atau kinerja paling buruk adalah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar)," kata Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III pada KPK, Dian Patria, Selasa (19/11/2019).

Kemudian, kata Dian Patria, urutan kedua ditempati oleh Kabupaten Lampung Utara.

“Selanjutnya untuk urutan ketiga ditempati oleh Kabupaten Lampung Timur (Lamtim). Lalu diurutan keempat diduduki oleh Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel),” terang dia.

Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, Dian Patria juga menyempatkan diri mengunjungi Pemkab Lampung Utara untuk melakukan monitoring pasca OTT terhadap Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara.

Dian Patria sempat bertemu dengan Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo serta jajarannya di kantor Pemkab setempat. (Ricardo/Sarnubi)