Kupastuntas.co, Bandar Lampung-Kepala Dinas Provinsi Lampung, Sumarju Saeni mengaku hingga kini masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan layanan bantuan sosial. Padahal, kata Sumarju, setiap ketua Rukun Tetangga (RT) hanya menangani paling banyak 200 kepala keluarga (KK). Namun, masih banyak warganya yang miskin tidak terdata. "Padahal cuma beberapa KK yang dibawahi RT. Tapi banyak yang tidak terpantau. Ada program PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) sampai ke dasa wisma yaitu menangani 10 rumah. Kalau itu efektif maka yakin data itu (penerima manfaat) akan lebih valid," ujar Sumarju, kemarin. Menurutnya, yang mengetahui secara persis apakah warga itu masuk dalam kategori miskin atau tidak miskin adalah dari aparatur di setiap desa. "Sehingga dari desa diusulkan dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation milik Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos, sebagai sarana pengelolaan satu data terpadu nasional sebagai solusi pengentasan kemiskinan," jelasnya. Untuk itu, ia menyatakan akan terus melakukan verifikasi dan validasi data Kesejahteraan Sosial (kesos) untuk menghasilkan data yang akurat dalam mencapai bansos tepat sasaran dan tepat waktu. (Erik)