Kupastuntas.co,Bandar Lampung-Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dengan agenda mendengarkan penyampaian Wali Kota Bandar Lampung terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020, digelar di Gedung DPRD setempat, Senin (4/11).   Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, didampingi Wakil Ketua Aderly Imelia Sari, Aep Saripudin dan Edison serta dihadiri Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN. Di hadapan para anggota DPRD Bandar Lampung, Herman HN menyampaikan, bahwa penyusunan RAPBD 2020 mendatang direncanakan alokasi anggaran sebesar Rp2,924 triliun, yang terbagi dalam belanja langsung dan tidak langsung. Di mana, belanja langsung sebesar Rp1,743 triliun atau 59,63 persen dari total alokasi anggaran belanja daerah.   “Sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp1,18 triliun lebih atau 40,37 persen dari total belanja daerah,” ujar Herman.   Herman menuturkan, pedoman penyusunan APBD tetap berorientasi kepada anggaran berbasis kinerja. Di mana dalam rancangan APBD 2020 direncanakan mencapai Rp50 triliun. Dikatakannya, target pendapatan secara keseluruhan bersumber yaitu, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp980 miliar lebih, dana perimbangan sebesar Rp1,452 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp616 miliar.   Dengan demikian, lanjutnya, dalam rangka pelaksanaan rencana belanja daerah, direncanakan alokasi anggaran sebesar Rp2,924 triliun yang dibagi dalam dua kelompok belanja, yakni langsung dan tidak langsung.   Orang Nomor Satu di Kota Tapis Berser ini menegaskan, besaran tersebut dianggarkan untuk bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, bidang pendidikan dan budaya, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pariwisata, sosial dan keagamaan, serta good governace atau pelayanan publik.   “Untuk pengalokasian anggaran berdasarkan program dan kegiatan telah disajikan secara lengkap dalam nota keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyampaian RAPBD Bandar Lampung tahun anggaran 2020,” tegasnya.   Sementara itu pada sisi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp10 miliar, sedangkan pengeluaran, pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp136,5 miliar yang diperuntukan penyertaan modal, investasi daerah, serta pembayaran pokok utang.   “Pendapatan kita yang Rp10 miliar itu pembiayaan sisa lebih bisa ditutup dengan yang lainnya. Dan biaya langsung itu diperuntukan bagi pembangunan demi kepentingan rakyat," tandasnya. (Wanda)