Kupastuntas.co, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk memahami program prioritas nasional.

Terkait hal itu, ia akan memanggil seluruh perwakilan daerah untuk menyamakan persepsi. “Supaya visi ini sama semua, saya sudah sampaikan kepada bapak Presiden, pada pertengahan November 2019. Seluruh kepala daerah kita akan undang mulai dari gubernur, bupati/wali kota bersama Kapolda, Kajati, Kajari, Pangdam, Dandim," kata Tito, di Kantor Kemendagri, Jumat (1/11) lalu.

Ia menilai, penyamaan persepsi dan sinkronisasi perlu dilakukan agar program pembangunan di daerah dapat berlandaskan visi dan misi Presiden. Selain itu, lanjut Tito, perlu adanya penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

"Apalagi Bapak Presiden jelas arahannya daerah harus menyesuaikan, di mana harus ada program yang menyentuh untuk pembangunan SDM, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, stunting misalnya. Kedua adalah membangun lapangan kerja, investasi, kemudahan membuka usaha swasta dalam berinvestasi di daerah masing-masing," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan perwakilan daerah nanti, kata Tito, Presiden akan memperjelas program prioritas nasional yang telah dicanangkan. Sementara itu, para menko dan menteri terkait juga akan menjabarkan serta mempertajam beberapa program prioritas nasional sesuai visi-misi Jokowi.

"Nanti pak Presiden akan menyampaikan visi-misi, sehingga seluruh kepala daerah paham visi-misinya apa, sehingga bisa masuk dalam rancangan APBD, di samping kebutuhan khas daerahnya masing-masing. Kemudian para menko dan menteri terkait juga akan menjabarkan semua program, lalu kita juga akan undang pengawas, KPK, BPK, BPKP dan lain-lain untuk menyampaikan pokok pandangannya," ucap Tito.

Dengan demikian, ia berharap, setiap unsur pejabat Pemda mampu memahami secara menyeluruh terkait program prioritas nasional yang akan diimplementasikan dalam program di masing-masing daerah.

"Begitu pulang ke daerah, semua paham visi-misi Pemerintah Pusat, setelah itu APBD nya direvisi sesuaikan dengan poin-poin itu, di samping kebutuhan daerah," ujarnya. (Dtk)