Kupastuntas.co, Lampung Timur – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung, Bayu Witara menyebut dari dua belas ribu kapal nelayan di Lampung, hanya 400an kapal yang memiliki dokumen lengkap. Hal itu disebabkan karena susahnya birokrasi dalam kepengurusan pembuatan dokumen kapal.

Hal itu terjadi karena sulitnya mengurus dokumen kapal. Saking banyaknya kapal nelayan yang tak punya dokumen lengkap, jika bertemu dengan petugas Polairut Polda Lampung yang sedang razia, nelayan akan dicecar habis oleh petugas.

“Dengan kondisi seperti itu, seolah nelayan yang belum memiliki dokumen kapal, melakukan petak umpet saat hendak berlayar,” ujar Bayu Witara Kamis (24/10/2019).

Lanjutnya, kapal-kapal yang wajib memiliki dokumen yaitu kapal yang mesinnya berkapasitas 30GT ke atas. Kapal ukuran tersebut jangkauan layarnya cukup jauh hingga hampir masuk wilayah Pulau Jawa. Sedangkan jika dokumen surat-surat kapal tidak lengkap, menjadi kendala bagi pemilik kapal untuk berlayar terlalu jauh.

“Bukannya mereka (nelayan) tidak mau membuat dokumen kelengkapan surat, tapi sulitnya birokrasi pembuatannya,” terang Bayu.

Mantan Ketua HNSI Lampung Timur ini menambahkan, keluhan nelayan tak hanya soal dokumen, juga Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama solar. Bayu mencontohkan nelayan wilayah Lampung Timur sangat mengeluhkan susahnya mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal.

Seperti di Laut Kuala Penet, Desa Margasari, disana tidak memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Sehingga nelayan membeli solar di SPBU yang seharusnya tidak untuk melayani keperluan nelayan.

Banyak nelayan yang membeli solar menggunakan jerigen ke SPBU, namun harga solar sampai di lokasi laut tidak dijual sesuai harga subsidi. Tetapi di atas harga subsidi, rata rata 6 ribu/liter. Sedangkan harga eceran tertinggi 5,1 ribu/liter atau lebih mahal 900 per liter.

“Kami sebagai wakil dari nelayan, meminta kepada Pemerintah agar benar benar membantu persoalan yang di alami nelayan yang ada di perairan Lampung ini," tandasnya, (Agus)