Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Nasib 35 orang pegawai honorer di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung yang tak digaji selama tujuh bulan terancam tak akan dibayar oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Alasannya, Pemprov tak punya porsi anggaran untuk menggaji 35 honorer tersebut.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, karena tidak ada anggaran, maka sebelum bulan Agustus lalu para pegawai honorer sudah diminta untuk tak lagi masuk kantor di DKP setempat.

“Anggaran kita devisit, untuk membangun infrastruktur terpaksa harus melakukan rasionalisasi di semua pos anggaran, termasuk tukin (tunjangan kinerja) pejabat diturunkan,” kata Fahrizal Darminto saat diwawancara di kantor BKD Provinsi Lampung, Selasa (22/10/2019).

Baca Juga : Miris, 35 Honorer Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 7 Bulan Tak Digaji

Karena situasi APBD terbatas, sambung dia, maka tidak mungkin Pemprov menambah anggaran untuk membayar tenaga kerja yang memang tidak dibutuhkan.

“Jadi di APBD perubahan kemarin kita melakukan rasionalisasi, oleh karena itu maka DKP dari sebelum Agustus sudah memberikan warning kepada pegawai honorernya," ujar Fahrizal.

Menurut Fahrizal, dalam pengangkatan pegawai honorer harus melalui prosedur, yang pertama dipastikan instansinya membutuhkan tambahan pegawai honorer. Kedua, harus dipastikan bahwa di dalam anggaran organisasi perangkat daerah ada alokasi anggaran untuk membayar gajinya.

“Jadi bukan apa-apa, karena memang anggarannya tidak ada. Dan menurut anjab (analisa jabatan) memang tidak dibutuhkan sebanyak itu. Jadi siap-siap saja untuk mencari pekerjaan yang lain sambil menunggu penerbitan surat pemutusan hubungan kerja," katanya. (Erik)