Kupastuntas.co, Bandar Lampung -Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung pada tahun 2020 naik sebanyak 15 persen, yakni menjadi Rp3 triliun 50 miliar dari sebelumnya Rp2 Triliun 651 miliar.

Hal tersebut disampaikan Wali kota Bandar Lampung Herman HN, saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD kota Bandar Lampung, Senin (07/10/2019).

Wali kota Herman mengatakan, terkait KUA dan PPAS pihaknya meminta agar segera dibahas untuk anggaran tahun 2020. Dalam KUA dan PPAS ini lebih mengutamakan sektor pendidikan dengan anggaran sebesar Rp721 miliar atau 24,67 persen, kesehatan sebesar Rp358 miliar atau 12,25 persen, dan infrastruktur Rp588 miliar atau 20,13 persen.

“Untuk pendidikan, anggarannya kurang lebih 24 persen, dan akan digunakan untuk pendidikan gratis, peningkatan gedung kantor, penambahan sekolah baru. Kemudian untuk kesehatan sebesar Rp300 milar atau 14 persen. Sedangkan infrastruktur itu kan pembangunan, tidak hanya jalan semua pembangun sehingga alokasi anggaran kurang lebih Rp580 miliar, jadi total keseluruhan meningkat sebanyak 15 persen,” ungkapnya.

Sementara ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi, mengatakan, kebijakan umum APBD dan Prioritas dari RKPD anggaran sementara kota Bandar Lampung tahun anggaran 2020, belum bias disampaikan saat ini. Menurutnya hal ini harus dikaji terlebih dahulu dan dilakukan pembahasan bersama badan musyawarah (Banmus) setelah itu akan dilakukan pengkajian bersama Badan anggran (Banang) dprd kota Bandar Lampung.

“Kita kaji dulu isinya apa, untuk kenaikannya kurang lebih 15%, pendidikan Rp700 miliar, kesehatan Rp300 miliar, infrastruktur Rp500 miliar, itu hanya gambaran umum untuk detailnya belum kita lihat, nanti akan kita kaji terlebih dahulu, setelah itu kita sesuaikan RPJMD serta visi misi wali kota, APBD ini sebagai jalan untuk visi misi wali kota sehingga bisa dilihat fokus anggaran berada di mana. Seperti anggaran di sektor pendidikan apakah anggaran tersebut masuk dalam dana bos atau sertifikasi. Kalau yang banyak adalah sertifikasi, maka kita tidak bisa utak-atik karena itu dari pusat,” ungkapnya. (Sule)