Kupastuntas.co, Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung mendukung langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung dalam menerbitkan surat edaran ke kepala SMA/SMK untuk mencegah peserta didiknya ikut berunjuk rasa, karena dikhawatirkan berpotensi kericuhan.

Menurut anggota DPRD setempat, Yanuar Irawan, meski didasari Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana setiap warga negaranya bebas untuk menyampaikan pendapat, akan tetapi khusus kepada pelajar, ia menyarankan cukup hanya belajar di sekolah.

"Kalau dia masih sekolah tingkat menengah tugasnya belajar. Toh apa yang dituntut itu mereka mengerti substansinya? Jadi saya kira sepakat lah supaya tugas mereka belajar.  Nggak usah dulu turun-turun ke jalan," ujar Yanuar, di ruang Komisi II DPRD Lampung, Selasa (1/10/2019).

Dirinya mendukung sikap Disdikbud tersebut, akan tetapi bukan berarti ingin membatasi orang untuk bebas berpendapat, melainkan karena pemikiran siswa sekolah menengah berbeda dengan mahasiswa. Sehingga yang ditakutkan akan menimbulkan anarkis dan merugikan seluruh pihak.

"Tujuan setiap menyampaikan aspirasi itu untuk memperbaiki, mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Kalau mahasiswa masih memiliki jiwa idealis yang tinggi, tugasnya mengkritisi, mengingatkan pemerintah supaya berjalan di jalur yang benar, tapi kalau siswa belum waktunya mereka untuk ikut unjuk rasa," ucapnya.

Dari itu pihak sekolah ia mengharapkan bisa bertindak tegas kepada siswanya yang masih ikut unjuk rasa. Apalagi jika sampai meninggalkan jam pelajaran. (Erik)