Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Salah satu penyebab tingginya potensi aksi terorisme adalah faktor kemajuan teknologi, yang tidak dibarengi dengan literasi bagi masyarakat.  Sehingga, masyarakat kesulitan membedakan informasi yang benar dan salah.

Penegasan itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Partisipasi Masyarakat Direktorat Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Letkol (Laut) Setyo Pranowo, saat acara rembuk aparatur kelurahan dan desa tentang literasi informasi di Hotel Radin Inten II Natar, Lampung Selatan, Kamis (26/09).

Setyo mengatakan, kondisi kemajuan teknologi semakin diperparah dengan budaya watak, dimana masyarakat dengan mudah membagikan informasi yang didapatnya tanpa melakukan penjaringan dan telaah.

"Oleh karenanya dibutuhkan kedewasaan dan bijak dalam memanfaatkan teknologi, membuka diri dalam setiap informasi dan tanpa lelah memverifikasi setiap kabar yang didapat," kata Setyo.

Untuk itu, lanjut Setyo, BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung mengajak aparatur kelurahan/desa di Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi timbulnya paham radikalisme dan terorisme di wilayah masing-masing.

Ia berharap para kepala desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat memahami bagaimana bahaya terorisme menjadi ancaman nyata. Dan dapat menyebarluaskan pengetahuannya terhadap masyarakat.

Setyo menyebutkan, ancaman nyata terorisme bagi keutuhan negara terlihat dari hasil penelitian BNPT tahun 2017-2018, yang mana skor potensi terorisme mencapai 42,58 dengan kategori sedang.

Sementara penanganan terorisme yang dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai Maret 2019, sudah menangani sebanyak 13.032 konten bermasalah.

"Situasi ini tentu patut kita waspadai bersama, karena bermula dari sikap anti keberagaman tersebut akan lahir intoleransi yang apabila tidak dikelola dengan baik akan memantik lahirnya radikalisme dan aksi terorisme," pungkasnya.

Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung sekaligus Ketua FKPT Lampung, Irwan Sihar Marpaung mengatakan, aparatur kelurahan dan desa perlu mendapatkan pembelajaran untuk mencegah penyebarluasan berita bohong, ujaran kebencian, dan informasi bersifat negatif. Sehingga dapat menangkal bakal paham radikal terorisme, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Irwan menerangkan, sosial media bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Bukan hanya golongan remaja saja sebagai pengguna sosial media, tapi kini sudah merambah ke usia anak-anak dan orang tua.

"Hari ini kita lihat banyak pihak-pihak yang memanfaatkan sosial media untuk sarana melancarkan aksi-aksi propaganda, fitnah, termasuk terorisme," katanya.

Menghadapi hal tersebut, Irwan menyarankan perlu adanya proses pembelajaran ke masyarakat untuk bisa memanfaatkan berbagai platform media secara baik dan bijaksana, agar pemanfaatannya tidak menjadi sarana penyebarluasan paham radikal terorisme. (Erik)