Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tim Relawan DKI Lampung memaparkan berbagai keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung, untuk menjadi calon ibu kota negara (IKN) di kantor Kementerian Percepatan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta.

Tim Relawan DKI Lampung yang hadir terdiri dari Ketua Relawan DKI Lampung Andi Desfiandi, Sekretaris Ary Meizary, Mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Sugeng P Heriyanto, Akademisi Universitas Lampung Any Nurhasanah dan Ketua Masyarakat Tranfortasi Indonesia (MTI) Lampung IB Ilham Malik.

Sementara dari Bappenas hadir Deputi Pengembangan Regional Bappenas merangkap penanggung jawab Tim Kajian Pemindahan Rudy Soeprihadi, Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibukota  Imron Bulkin dan Hayu Parasati selaku Sekretaris Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota.

Ketua DKI Lampung, Andi Desfiandi mengatakan, dari 9 kriteria calon IKN yang dilansir Bappenas, secara keseluruhan Lampung justru memiliki 19 lebih kriteria yang mendukung. Sehingga, lebih siap menjadi ibu kota Republik Indonesia.

"Lampung wilayah timur aman dari cincin api, ketersediaan air bersih yang melimpah, pembiayaan infrastruktur rendah, dominasi lahan milik pemerintah, dekat dengan ibu kota yang sudah berkembang, budayanya terbuka, serta memiliki parameter hankam dan beberapa kriteria lainnya,” kata Andi, Selasa (24/09).

Baca Juga: Lampung Gagal Jadi Ibu Kota Negara, Ketua Relawan: Itu Belum Fix

Selain itu, lanjut dia, Sumatera bagian timur yang ditawarkan menjadi lokasi ibu kota negara di Lampung dekat dengan jalan tol, bandara dan pelabuhan. Sehingga mobilisasi alat dan material pembangunan IKN akan lebih efektif dan efesien.

"Biaya pembangunan dan pemindahan pusat pemerintahan itu akan jauh lebih murah. Di sisi lain ketersediaan material pokok seperti pasir, batu dan lainnya jauh lebih melimpah di Lampung dari pada wilayah Kalimantan Timur," ungkapnya.

Ia menambahkan, Lampung secara geostrategis, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, ekonomi, pertahanan dan keamanan, jauh lebih baik dan siap. "Ini semua berdasarkan kajian ilmiah yang melibatkan perguruan tinggi, para pakar berbagai bidang yang terkait dengan aspek-aspek yang dibutuhkan," tandasnya.

Andi juga menyarankan agar daerah Kalimantan dijadikan pusat energi dan pertahanan. Sebab, wilayah itu memang memiliki potensi energi dan pertambangan yang besar serta dekat dengan negara tetangga.

Baca Juga: Lampung Paling Siap Jadi Ibu Kota Negara

Sementara, daerah Sulawesi, Maluku dan Papua bisa dijadikan pusat maritim dan ketahanan pangan. karena secara sumber daya memang potensial. Sedangkan  Pulau Jawa dan Madura menjadi pusat industri dan teknologi, dan Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan perdagangan.

Dan untuk Bali bersama NTB dan NTT dijadikan pusat pariwisata dan budaya nasional.

"Bicara Indonesia sentris, bukan harus memindahkan ibu kota di tengah-tengah, tapi bagaimana pembangunan wilayah dilakukan berdasarkan potensi serta ancaman dari masing-masing wilayah. Dan tentunya dengan membangun sentra-sentra ekonomi baru di setiap kawasan untuk dapat memberikan dampak multiplier secara signifikan serta menjamin pemerataan ekonomi," terangnya.

Mantan Rektor Universitas Lampung, Sugeng P Heriyanto menambahkan Provinsi Lampung memiliki lahan yang potensial untuk jadi lokasi IKN. "Selain milik pemerintah, juga masyarakat lebih terbuka untuk menerima pendatang. Ini syarat penting pemindahan IKN," terangnya.

Baca Juga: Menhan Dukung Lampung Jadi Ibu Kota RI

Menurut Sugeng, Bappenas harus kembali melihat potensi Lampung untuk dijadikan lokasi IKN yang baru. "Kita tidak pada posisi memaksa. Semua keputusan ada pada pemerintah pusat. Kami hanya memberikan gambaran agar dijadikan pertimbangan," ungkapnya.

Sementara Ketua Masyarakat Tranfortasi Indonesia (MTI) Lampung, IB Ilham Malik mengatakan untuk menentukan lokasi IKN tentu dengan alat ukur yang jelas. Namun, alat ukur yang digunakan Bappenas belum tentu sama dengan alat ukur yang digunakan Tim Relawan DKI Lampung.

"Lampung berharap dipertimbangkan, dikaji oleh Bappenas dengan alat ukur sehingga bisa diketahui seperti apa kesiapannya," ujar Ilham Malik.

Bisa jadi, lanjut Ilham, Lampung memang kurang layak dibanding daerah lain untuk jadi ibukota. Tapi bukan tidak mungkin, Lampung justru paling layak. "Karena itu, Bappenas diharapkan melakukan kajian juga terhadap Lampung dengan berbagai parameter atau alat ukur Bappenas sendiri," tandasnya.

Sementara itu, Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi mengapresiasi Tim Relawan DKI Lampung yang telah bersedia memberi masukan. "Terima kasih sekali kawan-kawan dari Lampung sudah bersedia memberi saran dan masukan. Ini semua menjadi perhatian kita dan menjadi bahan untuk memperkaya kajian kami," ungkapnya.

Menurut Rudi, proses pemindahan IKN ini sebenarnya tidak mendadak, justru berbagai kajian dan pembahasan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, memang tidak secara keseluruhan di buka ke publik. Sebab, ini menyangkut lahan dan sangat sensitif.

Rudi mengatakan, dalam waktu dekat proses uji publik pemindahan ibu kota akan dilakukan di hadapan Pansus DPR RI. "Sebelumnya kita juga membahasnya di kampus-kampus, akademisi dan lainnya. Dan apapun masukannya akan kita terima dan dipertimbangkan," pungkasnya. (Sule)