Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat - Memang, unsur Pimpinan Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hasil lobi-lobi antar fraksi dan juga tidak ada regulasi yang mengaturnya. Namun, bagi anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang saat ini sudah bicara Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebaiknya jangan dulu berandai-andai.

Diakui Ponco Nugroho, Ketua DPRD Kabupaten Tubaba Sementara, bahwa di kalangan legislatif AKD ditentukan oleh seberapa kuatnya lobi antar fraksi. Artinya, partai pemenang atau perolehan kursi terbanyak belum tentu menduduki kursi Ketua Komisi."Nggak ada regulasinya, Mas. Memang AKD melalui lobi-lobi dengan fraksi yabg sudah terbentuk," ucap dia melalui pesan, Kamis (19/09/2019) malam.

Ponco mengaku heran jika di DPRD Kabupaten Tubaba sudah terbentuk AKD sehingga sudah ada anggota yang berbicara Ketua Komisi. "Tetapi kalau sudah ada AKD yang terbentuk kita tidak tau," sambungnya bingung.

Menurutnya, soal pembentukan AKD DPRD Kabupaten Tubaba masih jauh. Sebab, hingga saat ini unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tubaba pun belum definitif. "Sementara tatib DPRD belum disahkan. Rancangan aja belum diajukan. Karena, AKD itu adanya di Tata tatib (Tatib), setelah disahkan oleh pimpinan difinitif," jelasnya.

Saat disinggung mengenai anggota DPRD Kabupaten Tubaba yang sudah bicara AKD saat ini berarti anggota legislatif tersebut berandai-andai. Ponco Nugroho menjawabnya dengan candaan." Kalau itu kita nggak tau," candanya.

Terkait dengan Pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Tubaba definitif. Ketua DPC PDIP Kabupaten Tubaba ini memastikan akan dilangsungkan pada Bulan Oktober 2019 mendatang. "Unsur pimpinan ini dalam proses dan sebentar lagi. Kayaknya bulan depan (Oktober) Mas, Karena Senin kita orientasi dari tanggal 23 sampai 26 September," pungkasnya. (Irawan)