Kupastuntas.co, Lampung Barat – Dari 9 juta penduduk Lampung yang ada saat ini, diperkirakan 60 persennya berkecimpung di sektor pertanian. Maka sudah pasti, pertanian adalah salah satu sektor penting dalam peningkatan ekonomi daerah.

Seperti halnya di Kabupaten Lampung Barat, mayoritas penduduknya juga berprofesi sebagai petani. Namun untuk melahirkan masyarakat tani yang hebat, bukan perkara mudah. Butuh campur tangan banyak pihak, terutama peran pemerintah.

Kehadiran pemda di tengah masyarakat diwakilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas/Badan. Nah, untuk meningkatkan kemampuan para petani agar jadi petani hebat dan punya kemampuan, maka perlu ada optimalisasi peran SKPD. Namun, bagaimana jadinya jika selama ini peran OPD/SKPD tidak begitu terasa?

Menyimak perbincangan para petani di Lambar, mereka mengaku secara kualitas dan kuantitas hasil pertanian di Lampung Barat memang terus mengalami peningkatan. Keberhasilan petani ini mereka akui tak terlepas dari SKPD yang hadir melalui pembinaan dan penyuluhan.

Namun di sisi lain, tak dapat dipungkiri, kalau peran SKPD Pemkab Lambar terutama di bidang pertanian masih lemah. Terutama dalam menjaga kestabilan harga pangan. Contohnya saja saat ini banyak keluhan dari petani terkait rendahnya nilai jual komoditas kopi dan tomat.

Soal harga hasil panen petani yang dijual murah sampai membuat banyak petani ‘menjerit’ memang bukan hal baru. Anjloknya harga komoditas tani sudah sering kali terjadi, dari tahun ke tahun.

Meski harga jual bagi petani sangat tidak menguntungkan, namun karena desakan kebutuhan ekonomi, banyak para petani harus tetap menjual hasil pertanian tanpa dapat untung. Ini bagaikan ‘buah simalakama’ bagi para petani.

Maka dari itu, penulis berkesimpulan, jika ingin menjadikan petani hebat, maka terlebih dahulu Dinas/Badannya harus hebat juga. Satuan kerja terkait harus aktif dan melakukan berbagai inovasi. Karena pada akhirnya hasil bumi dari para petani yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dari kenyataan yang dialami petani soal harga kopi dan tomat, menunjukkan bahwa satuan kerja pemda masih mempunyai ‘PR’ besar untuk mensejahterakan petani. Apalagi para petani berharap kehadiran satuan kerja Pemda bisa menjadi penyelamat masyarakat tani dari kesulitan.

Menyimak berbagai fakta terkait pertanian di Lambar, petani jelas sanat membutuhkan peran SKPD dan tangan tangan kuat pencetus kebijakan. Namun harus dipahami, para petani tidak punya banyak waktu untuk berinteraksi di luar dari komunitasnya. Karena mereka lebih pada pekerjaannya untuk mendapatkan hasil yang berlimpah dan berkualitas.

Lantas bagaimana solusinya? maka petugas SKPD-lah yang harus aktif turun ke lapangan dan membuat terobosan baru untuk membantu petani. Karena soal menjaga kesetabilan harga pangan, tentu itu ranahnya pemerintah.

Terinspirasi kegiatan pasar lelang komoditi yang digelar Dinas Perdagangan Provinsi Lampung para pekan lalu. Lelang ini sebagai media interaksi di sektor agro dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web. Sehingga dapat membantu para petani/produsen di Lampung.

Jadi muncul pertanyaan, mengapa kegiatan yang mengarah pada pemasaran hasil pertanian seperti ini tidak dilakukan oleh SKPD di Lampung Barat. Yang ada dari tahun anggaran berjalan, yang digelar hanya kegiatan-kegiatan serupa. Belum tampak kegiatan SKPD yang dapat dirasakan petani untuk memudahkan pemasaran hasil panen, serta harga yang stabil dan terlindungi.

Jadi ini waktunya satuan kerja menunjukkan langkah nyata untuk membantu petani. Yang jelas, petani menunggu program yang benar-benar bisa membantu dan terasa manfaatnya. Karena jika ingin petaninya hebat, maka SKPP nya juga harus hebat. (Satoris)