Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tim Ombudsman RI bersama Ombudsman Bandar Lampung melakukan sidak di kantor Samsat Bandar Lampung. Selain untuk melihat lebih dekat kondisi pelayanan, Ombudsman juga menemukan beberapa permasalahan yang harus dibenahi di Samsat Bandar Lampung.

Perwakilan Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan, ada beberapa hal yang harus dibenahi di kantor Samsat Bandar Lampung, misalnya keberadaan wc untuk disabilitas. "Ini harus ada bedanya dengan wc umum, karena yang memakainya kan teman-teman dari disabilitas tetapi wc-nya sama seperti wc umum," ujarnya.

Selain itu, akses masuk bagi orang-orang yang tidak berkepentingan yang ia nilai belum optimal. Apa lagi, kata dia, sekarang ada control card atau sejenisnya yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan akses siapa-siapa saja yang boleh masuk-keluar ruangan. "Agar semua orang tidak bisa masuk dan juga keluar (sembarang), karena di sini banyak dokumen negara," ungkapnya, Kamis (29/08/2019).

"Dan juga saya melihat kedisiplinan dari staf perlu ditingkatkan karena masih banyak puntung rokok, dan juga petugas masih bermain-main game hp," ucapnya.

Menurutnya, semua persoalan itu tergantung dengan menejemen yang diterapkan. "Kalau pimpinannya rewel mungkin ini mudah ditegakkan, tetapi kalau pimpinannya tidak rewel, tidak mengingatkan maka hal itu bisa terjadi," tuturnya.

Ia melanjutkan, menurutnya sebaiknya tenaga magang tidak ditempatkan di pelayanan melainkan di back office. "Pada penggunaan tenaga magang itu hal yang baik dalam rangka berinfestasi dalam SDM, tetapi seyogyanya tenaga magang ini jangan ditempatkan di counter atau dilayanan, karena si magang ini misalnya menghardik orang terus temen-temen ini mau memarahi dia susah, karena dia siswa magang, sebaiknya ditempatkan di back office yang tidak bersentuhan langsung dengan publik," kata Adrianus.

Adrianus juga mengkritisi beberapa tempat yang tidak jelas ada prabayar atau tidak. Menurutnya, seharusnya ada spanduk atau pemberitahuan lainnya yang bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang layanan-layanan yang gratis ataupun prabayar.

Kemudian ia juga mengomentari ruang aduan yang juga digunakan sebagai ruang potokopi yang menurutnya tidak seharusnya digabung menjadi satu. "Tetapi setelah kami cek di notbooksnya ternyata pengaduan terakhir di bulan juni," ungkapnya.

"Tetapi ini sudah lumayan baik ada pojok baca dan ruang bermain anak dan kursi-kursi untuk menunggu, lalu itu membuat masyarakat merasa betah, dimanusiakanlah bahasanya. Karna kita adalah pelayan publik," pungkasnya. (Sri)