Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung, TPAKD menggelar rapat pleno semester 1 tahun 2019 sekaligus pengenalan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) di Swiss Bellhotel Lampung, Rabu (28/8/2019).

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sekaligus sebagai pengarah TPAKD, dan dihadiri oleh bupati/wali kota dan sekretaris daerah seluruh kabupaten/kota, Kepala Bank Indonesia, dan seluruh anggota TPAKD Provinsi Lampung.

Indra Krisna selaku Wakil Kordinator TPAKD menyampaikan bahwa timnya telah melakukan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

"Kami telah melakukan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan melakukan berbagai kegiatan, diantaranya pembentukan TPAKD di 8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Pengukuhan TPAKD Kota Bandar Lampung, pencanangan Desa Nabung Saham di Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo dan inisiasi Desa Inklusi Keuangan di Desa Titiwangi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dan juga pendirian Bank Wakaf Mikro di Kecamatan Tegineneng Pesawaran, " ujar Indra

TPAKD bersinergi dengan seluruh instansi dan stakeholder terkait dalam rangka mendukung program kerja pemerintah, salah satunya KPB.

KPB merupakan sebuah program unggulan di bidang pertanian yang bertujuan sebagai program meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemberian kapasitas persediaan sarana produksi pertanian, pembinaan manajemen usaha tani, penanganan pasca panen dan kapasitas pasar dengan bantuan teknologi informasi.

"KPB ini nanti jadi identitas petani, dimana di dalamnya termuat profil setiap individu petani, data penjadwalan tanam, budidaya, penyaluran air, ketersediaan benih, ketersediaan pupuk, penanganan hama dan penyakit, penanganan panen dan pasca panen, pendampingan pertanian, permodalan, managemen resiko usaha tani dan informasi pendukung lainnya, " ujarnya.

Melalui program KPB ini diharapkan adanya terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah dan mendorong lembaga jasa Keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam program KPB, serta adanya komitmen/dukungan dari pimpinan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Tim TPAKD. (Rani Yulis)