Kupastuntas.co, Pringsewu - Pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pringsewu menggelar Diskusi Lintas Gerakan (Dilan) bertema 'Peran Mahasiswa dalam Menyikapi Pemerintahan di Kabupaten Pringsewu".

Diskusi dilaksanakan di Cafe Teori Kopi (Teko) Pringsewu. Jumat (02/08/2019) petang dihadiri puluhan mahasiswa dari organisasi KAMMI dan HMI. Dalam diskusi dibahas beberapa permasalahan terkait dengan pemerintahan seperti pendidikan, pelayanan, ekonomi, profesional aparatur serta keberadaan Ikon Pringsewu yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.

Menurut Ketua PC IMM Efi Hardianto, kedepannya mahasiswa di Pringsewu sepakat untuk lebih pro-aktif mengontrol kinerja pemerintah daerah demi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan bagi warga Bumi Jejama Secancanan.

"Pringsewu di gadang-gadang menjadi kota pendidikan, hal itu sudah didukung dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh pelajar di Pringsewu. Namun persoalannya masih banyak sekolah yang minim sarana dan prasarana, tentu ini harus menjadi perhatian khusus sehingga tercipta kelancaran kegiatan belajar dan mengajar," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, mahasiswa juga meminta kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatakan segala bentuk pelayanan publik. Mereka mencontohkan pelayanan dokumen kependudukan yang masih kurang maksimal.

"Masih segar dalam ingatan kita kisah alamarhum bayi Tegar yang kala itu sempat kesulitan mendapat bantuan dari pemerintah karena keluarganya tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Ini membuktikan masih kurangnya kesadaran masyarakat serta kurang maksimalnya sosialisasi dari pemerintah daerah," ujarnya.

Selain itu mahasiswa juga menilai kemegahan ikon Pringsewu yakni gapura bambu selamat datang Pringsewu yang tidak selaras dengan fakta. Kemudian pemecahan rekor Muri Nasi Bakar Bambu pada HUT Pringsewu hanya isapan jempol karena dengan rekor Muri tersebut diasumsikan di Pringsewu sangat mudah menemukan pohon bambu.

"Namun realitanya banyak pengrajin bambu yang justru memperoleh bambu dari luar Pringsewu, untuk itu kami mendorong pemerintah daerah agar membuat program menanam bambu atau membuka lahan untuk dijadikan pusat tanaman bambu," ungkapnya.

Selain permasalahan di atas, mahasiswa juga memiliki catatan yang tak kalah pentingnya, seperti peningkatan infrastruktur, kondisi ekonomi makro, kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, ketahanan pangan, toleransi dan karakter daerah, peningkatan PAD, keberlanjutan pembangunan serta profesionalitas seluruh aparatur negara. (Manalu)