Soal Transmigrasi, Wapres JK Sebut Lampung Sebagai Daerah Percontohan
Kupastuntas.co, Jakarta - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, program transmigrasi harus dapat meningkatkan produktivitas antara masyarakat pendatang kepada warga lokal yang didatangi sehingga terjadi kesejahteraan.
Untuk dapat meningkatkan produktivitas tersebut, perlu pertukaran pengetahuan dan keahlian antarwarga pendatang dan masyarakat asli. Ia mencontohkan, masyarakat asal Pulau Jawa dan Bali umumnya memiliki keterampilan di bidang pertanian, sehingga pengetahuan itu dapat dibagikan kepada masyarakat daerah tujuan transmigrasi untuk meningkatkan hasil pertanian.
“Transmigrasi itu diharapkan ada peningkatan produktivitas di daerah sehingga akan terjadi kesejahteraan dari yang datang dan yang didatangi wilayahnya, baru itu suatu transmigrasi yang berhasil," kata Kalla saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Ia juga mencontohkan, keberhasilan program transmigrasi itu dapat dilihat di sejumlah daerah. Di antaranya Provinsi Lampung dan Sulawesi. Kalla berkata, di Sulawesi Selatan ada suatu daerah ketika percampuran budaya antara transmigran dan warga lokal dapat berjalan baik.
“Banyak daerah yang produktivitasnya naik karena adanya transmigrasi, di Lampung contohnya, atau di Sulawesi yang meningkatkan struktur pertanian di daerah tersebut dengan adanya suatu percampuran keterampilan dan kemampuan antara masyarakat pendatang dan yang didatangi. Itulah harapan kita semua sehingga ada suatu budaya campuran yang baik," tuturnya dilansir Detik.com.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo berkata, program perpindahan penduduk telah mencapai di kawasan 619 kawasan dan 48 kawasan program revitalisasi. “Program tersebut telah mengelola 4,2 juta transmigran termasuk 1,7 tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare," kata Eko.
Menurut Eko Putro Sandjojo, program transmigrasi mampu menciptakan provinsi, kabupaten, kota kecamatan dan desa yang baru. Untuk mempercepat peningkatan kesejahtran masyarakat dan membangun wilayah transmigrasi, pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak swasta dan kementrian lainnya. “Tahun 2015 sampai 2019 transmigrasi mampu menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana serta ekonomi yang maju," sebut Eko. (Dtk)
Berita Lainnya
-
DPR Ungkap Dua Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
Rabu, 15 Januari 2025 -
Pemerintah Pertimbangkan Lantik Duluan Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK
Jumat, 10 Januari 2025 -
Peneliti BRIN Prediksi Bulan Puasa Mulai 1 Maret 2025
Kamis, 09 Januari 2025 -
Pemerintah Resmi Tetapkan Ongkos Haji Tahun 2025, Jemaah Bayar 55,4 Juta
Selasa, 07 Januari 2025