Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Banyaknya konsep pembangunan berbasis kelestarian ekosistem sumber daya alam, namun ternyata tak sejalan dengan implementasi di lapangan. Sejauh ini, pelaksanaannya masih mengalami hambatan yang disebabkan kekurangpahaman atau kurang kepedulian dari pemangku kepentingan, pengusaha, dan masyarakat.

Demikian itu disampaikan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi pada acara Workshop Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (PKPD) melalui public - private partnership (PPP) dan imbal jasa lingkungan, di Hotel Horison Bandar Lampung, Kamis (01/08/2019).

Menurut Arinal, kurangnya penegakan hukum secara tegas dalam pelanggaran dan penyimpangan menyebabkan kerusakan lingkungan jadi tak terelakan. "Ini yang salah satu kita kurang keras dalam menegakkan aturan. Hutan produksi yang intinya harus menanam komoditi hutan ekonomi, tapi malah ditanam tanaman pangan," ujar Arinal.

Dia mencontohkan seperti konflik di tanah Register 45 di Kabupaten Mesuji, jika tidak ada ketegasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka masalah tersebut tidak akan selesai. (Erik)