Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Joko Santoso menyebutkan bahwa penyerapan APBD murni tahun 2019 di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung masih minim. Pasalnya sejauh ini baru sebesar 11 persen dari total anggaran sebesar Rp59 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Joko saat diwawancara awak media usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DKP Lampung, di ruang rapat Komisi II, Rabu (24/7/2019).

"Dari empat satker yang kita undang RDP hari ini, ternyata kinerja DKP paling buruk. Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan satker lainnya seperti Dinas Pariwisata yang mampu menyerap APBD murni di triwulan kedua sebesar 40-50 persen," ujar Joko.

Untuk itu, Komisi II DPRD Lampung selaku mitra kerja dinas terkait selalu mendorong untuk meningkatkan kinerja. Sebab, lanjut Joko, DKP beralasan minimnya kinerja itu disebabkan 'cucuk cabutnya' kepemimpinan di dinas tersebut.

"Alasan mereka sih karena kepemimpinannya belum definitif dan masih berganti-ganti Pelaksana Tugas (Plt). Tetapi bagi kami itu bukan alasan. Karena sangat timpang sama satker lain," ungkapnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Makmur Hidayat membenarkan bahwa pihaknya dipanggil hari ini dalam RDP terkait target dan capaian serta kegiatan dari DKP Lampung.

"Intinya semua kegiatan di DKP Lampung. Kedepan kami akan meningkatkan kinerja sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal," ujar Makmur. (Erik)