Plotting Proyek Ditentukan Khamami : Diberikan ke Wakil Bupati, DPRD Hingga Penegak Hukum
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Mantan Kadis PUPR Mesuji, Najmul Fikri menegaskan, terdapat plotting atau pembagian paket proyek di Dinas PUPR. Pihak yang mengatur plotting tersebut dilakukan oleh terdakwa Bupati Mesuji non aktif Khamami.
Ungkapan itu diutarakan oleh Najmul Fikri pada keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan oleh jaksa KPK. “Izin membacakan BAP milik saksi Najmul Fikri, nomor 46 sampai 47 yang mulia," kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto dan diamini majelis hakim di PN Tanjungkarang, Kamis (11/7/2019).
“Di sini disebutkan oleh Najmul Fikri, bahwa benar terhadap seluruh paket diurus oleh bupati. Itu disampaikan ke saya melalui Wawan (terdakwa Sekretaris Dinas PUPR Wawan Suhendra)," ujar jaksa KPK.
“Lalu pada BAP nomor 46 poin kedua, disebutkan oleh Najmul Fikri, bahwa pengaturan itu dilakukan bupati sebelum tim Pokja dibentuk. Bupati meminta daftar paket proyek, selanjutnya bupati melakukan plotting pekerjaan untuk orang-orang yang dipilih mengerjakan," lanjut jaksa KPK.
“Dapat saya sampaikan, pihak yang mendapat paket proyek berdasarkan atensi bupati adalah, Wakil Bupati Saply TH, Ketua DPRD Fuad Amrullah, adik bupati Taufik, ipar bupati Pak Ce, adik bupati Ayi, timses bupati Rizon," sambung jaksa KPK melanjutkan keterangan milik Najmul Fikri.
“Untuk menghindari sorotan media dan penegak hukum, maka bupati juga menyiapkan proyek untuk Kajari Tulang Bawang, Wartawan atas nama Lukman, Polda dan Kajati," imbuh jaksa KPK lagi.
Menanggapi hal itu, Najmul Fikri membenarkan bahwa keterangan tersebut. Ia sendiri menyarankan kepada terdakwa Wawan Suhendra agar permintaan bupati itu menjadi ranah dari pihak yang ditunjuk.
“Saya kumpulkan para staf dan katakan bahwa itu atensi bupati. Saya mohon, biarkan pihak itu yang berurusan ke Pokja, jangan dari kita," jelas Najmul.
Dia mengaku, selama ini agak bingung dengan arahan dari Khamami. Penyampaian yang selalu didengarnya dari bupati bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan.
“Memang agak kontradiktif. Bupati minta detail jangan ada mark up. Tapi tetap ada plotting. Jujur saya pribadi nggak berani menyatakan bahwa plotting itu salah. Keberanian saya nggak cukup," terangnya. (Ricardo)
https://youtu.be/EHTXTrQOgT8
Berita Lainnya
-
Kunker ke Bandar Lampung, Mensos Dorong Akurasi dan Digitalisasi Data Bansos
Sabtu, 25 April 2026 -
Mendagri Ajak Lima Kepala Daerah di Sumbagsel Buat Program Konkret 2027-2029
Sabtu, 25 April 2026 -
ITERA Bakal Bangun Auditorium Raksasa Berkapasitas 5.000 Orang, Ajukan Anggaran Rp200 Miliar
Sabtu, 25 April 2026 -
WR III UIN RIL Tekankan Calon Duta Kampus Perkuat Karakter Intelektual, Spiritual, dan Integritas
Sabtu, 25 April 2026








