Kupastuntas.co, Lampung Barat - Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Danau Ranau, Lampung Barat dipastikan akan segera dioperasikan dan dikelola. PT. PLN (Persero) telah mengumumkan calon mitra untuk mengelola berbagai WKP di Indonesia, yang selanjutnya memasuki tahap pra joint venture. Energi yang dihasilkan dari WKP Danau Ranau diketahui mencapai 40 Megawatt (MW).

PLN menarget calon mitra yang terpilih akan diumumkan final pada bulan ini. Selain WKP Danau Ranau, ada 7 WKP lainnya yang telah ditugaskan ke PLN. Yakni Songa Wayaua di Maluku Utara berkapasitas 10 MW, Atedei berkapasitas 5 MW di NTT, Gunung Sirung 5 MW di NTT, Gunung Tangkuban Perahu 55 MW di Jawa Barat, Oka Ile Ange 10 MW di Pulau Flores, Gunung Ungaran 55 MW di Jawa Tengah, dan Kepahiang 110 MW di Bengkulu.

Delapan proyek tersebut saat ini sedang memasuki tahap pra studi kelayakan. Sementara lima calon mitra yang akan mengerjakan delapan proyek panas bumi itu yakni PT Apexindo Pratama Duta, Ormat Technologies, Medco Energi, Halliburton, dan Itochu Corporation.

Sebelumnya, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari mengatakan, cadangan daya di WKP Danau Ranau diperkirakan mencapai 210 MW. Kementerian ESDM telah menugaskan PT. PLN Persero untuk membangun pembangkit listrik dari panas bumi yang ditargetkan akan beroperasi pada 2024 mendatang.

“Pengeboran panas bumi berbeda dengan pengeboran minyak dan gas bumi, sehingga kemungkinan terjadinya  blow out sangat rendah,” ujarnya, di Bandar Lampung, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, pihak Pemprov Lampung dan Pemkab Lampung Barat diharapkan bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai kelebihan, keuntungan dan dampak dari pengembangan potensi panas bumi. Sehingga tidak terjadi penolakan karena ketidakpahaman masyarakat tentang panas bumi yang merupakan sumber energi bersih dan terbarukan.

“WKP Danau Ranau memiliki cadangan panas bumi sebesar 210 MW, dan melalui penugasan ini diharapkan PT. PLN dapat membangun pembangkit lisrik dari panas bumi dan ditargetkan bisa beroperasi di tahun 2024, untuk itulah kami membutuhkan dukungan penuh pemerintah kabupaten dan provinsi," ujarnya. (Bns/Tampan)