Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) akan memberi label terhadap rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Marzuki, melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Ahmadi mengatakan, anggaran untuk kegiatan pemberian label di rumah warga penerima PKH telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

"Sudah ada rencana menyablon atau melabel rumah-rumah warga penerima PKH. Akan diajukan di APBD perubahan tahun 2019. Sudah dibahas di TPAD, anggaran kegiatan itu sekitar Rp135juta," jelasnya, Senin (24/06/2019).

Dikatakan, Pemkab berharap dengan pemasangan label atau stiker dengan cara disablon pada rumah warga penerima PKH sebagai bentuk transparansi sehingga semua pihak dapat memantaunya. Serta untuk mendukung program Basis Data Terpadu (BDT).

"Realisasi kegiatan kami ini diperkirakan mulai dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2019.  Diharapkan dengan pelabelan ini timbul kesadaran dari keluarga yang telah mampu secara ekonomi muncul rasa malu, dan secara sukarela mengundurkan diri dari KPM PKH," imbuhnya.

Koordinator PKH Kabupaten Pesisir Barat Dendi menambahkan, saat ini ada 9.204  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang rumahnya akan dipasang stiker atau label.

Dalam pelaksanaan pemasangan stiker atau label nantinya akan melibatkan peratin (kepala desa), babinkantibmas dan para pihak terkait.

"Tidak dipungkiri ada kemungkinan beberapa KPM PKH yang sebenarnya secara ekonomi kondisinya telah bagus dan tidak layak lagi menerima bantuan untuk keluarga miskin tersebut.  Namun beberapa faktor memang menjadi hambatan untuk secara sporadis mengganti dengan keluarga yang memang layak menerima bantuan itu," ungkapnya.

Ia melanjutkan, setiap tiga bulan sekali pihaknya selalu melakukan evaluasi KPM PKH. Hasilnya, pada tahun 2019 ini telah terjadi pengurangan jumlah KPM PKH di Pesisir Barat.

"Hasil evaluasi, terus berkurang KPM PKM di Pesisir Barat. Pada bulan Januari 2019 lalu ada 9.469 KPM PKH dan Bulan Juli 2019 turun menjadi  9.204. Paling banyak warga penerima PKH ada di wilayah Kecamatan Bangkunat dengan jumlah sekitar 2 ribu lebih KPM PKH," ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan surat edaran Kementerian Sosial kepada dinas/instansi  sosial provinsi dan kabupaten/kota, bahwa pencantuman atau penggunaan kata keluarga miskin akan dirubah menjadi keluarga pra sejahtera. (Nova)

Artikel ini telah terbit pada Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 25 Juni 2019 dengan judul "Rumah Penerima Bantuan PKH Akan Diberi Label, Pemkab Alokasikan Anggaran Rp135 Juta".