Kupastuntas.co, Pesawaran - Terkait dengan beredarnya keluhan sejumlah masyarakat Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan yang tidak mendapatkan bantuan di media sosial (Medsos). Deswan selaku Kepala Desa Bernung mengaku telah berupaya untuk memperjuangkan masyarakatnya.

"Ya, tadi ada sejumlah warga yang datang untuk menemui saya, dan mereka menuntut karena merasa tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun," ungkapnya, Selasa (18/06/2019).

Menurutnya, pihaknya telah berupaya agar masyarakat yang tidak mampu di daerahnya bisa mendapatkan bantuan. "Saat ini kan, ada sejumlah bantuan sosial seperti KIS, KIP dan PKH, tapi itu semua kan sumbernya dari pemerintah pusat bukan dari desa. Serta dalam proses pendistribusian bantuan tersebut sudah ada aturan dan prosedurnya, jadi kalau mau kita ubah, nanti kita yang bisa bermasalah," timpalnya.

Ditambahkannya, sistem pendataan yang kurang tepat menjadi salah satu persoalan di tengah masyarakat. "Semua bantuan yang diberikan pemerintah pusat itu, datanya berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mereka yang lakukan pendataan, padahal kami pihak desa sudah berulang kali mengajukan perubahan, karena yang dapat itu kadang ada yang justru orang mampu, tapi sebaliknya yang tidak mampu malah tidak dapat," tambahnya.

Oleh sebab itu, kata dia, perlu ada pemahaman dari masyarakat dan Pemerintah terkait hal ini. "Memang Pemerintah juga perlu mengevaluasi sistem pendataan yang dilakukan, karena hal ini akan bisa merugikan masyarakat yang benar-benar kurang mampu," katanya.

Ia pun menerangkan, saat ini angka kemiskinan di Desa Bernung sendiri sudah lebih baik dari sebelumnya. "Kenyataan yang ada di wilayah kita ini, angka kemiskinan memang sudah turun, tapi kalau pengakuan pasti bertambah, karena kalau ada bantuan semua bisa mengaku miskin semua," terangnya. (Reza)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Rabu Edisi 19 Juni 2019 dengan judul Kades Keluhkan Sistem Pendataan Bansos