Kupastuntas.co, Lampung Barat - Tekait adanya penerimaan Honor Daerah (Honda) yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Erwin Suhendra meminta agar pemerintah meninjau ulang pelaksanaan penerimaan Honda.

Politisi Partai Nasdem ini bahkan meminta agar Bupati Lambar Parosil Mabsus dan Wakil Bupati Lambar Mad Hasnurin turun langsung untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan Honda, jadi tidak hanya sekedar menerima laporan dari bawah saja.

"Perlu pak bupati ketahui bahwa dalam penerimaan Honda ini ada yang sudah mengabdi selama 10 tahun bahkan lebih dan tidak diterima, sedangkan yang baru mengabdi di bawah 5 tahun diterima," kata Erwin saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lambar terhadap Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.

Erwin suhendra yang juga sekretaris Fraksi Lambar bersatu ini juga mempertanyakan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) karena banyak laporan penerima PKH tidak tepat sasaran.

"Kami selaku wakil rakyat sering menerima laporan dari masyarakat bahwa banyak peserta PKH tidak tepat sasaran, jadi pertanyaan nya apakah data peserta PKH ini sudah diperbaiki atau belum, karena dilapangan tidak terjadi perubahan data," kata Erwin di ruang rapat paripurna DPRD Lambar, Selasa (11/06.2019). (Iwan)