Kupastuntas.co, Way Kanan - Wakil Bupati Edward Antony, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Selan, dan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Harmadi memimpin rapat evaluasi program penanggulangan kemiskinan tahun 2018 dan sosialisasi Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan (SIDATUK) Ramik Ragom Kabupaten Way Kanan, Kamis (23/05/2019).

Pada kesempatan tersebut dalam arahannya Wakil Bupati Edward Antony, mengatakan penghargaan Lampung Sejahtera harus diteruskan dan ditingkatkan agar dapat mensinergikan program kabupaten dengan program provinsi. Terkait dengan data kemiskinan untuk dapat mengacu pada data yang terdapat di Dinas Sosial yang menggunakan standar Basis Data Terpadu (BDT).

"Sedangkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar meningkatkan kualitas guru dan meningkatkan kualitas khusus pengawas serta kegiatan belajar mengajar paket A, B dan C untuk lebih real," terangnya.

Edward, melanjutkan sedangakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2018 secara umum dalam perkembangan penduduk miskin tahun 2014-2018 persentase penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk Kabupaten Way Kanan menunjukkan tren menurun selama periode 2017-2018. Diketahui, di tahun 2017 angka kemiskinan sebesar 14,06% menurun sebesar 0,54% dan di tahun 2018 menjadi 13,52%.

Dalam perkembangan garis kemiskinan (Rp/Perkapita/Bulan) mengalami peningkatan setiap tahun, di tahun 2014 garis kemiskinan sebesar Rp286.518 perkapita perbulan meningkat menjadi Rp333.033 perkapita perbulan di tahun 2018. Meskipun garis kemiskinan meningkat, jumlah penduduk miskin pada periode yang sama justru berkurang.

"Hal ini mengidentifikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya yang berasa disekitar garis kemiskinan mampu mengimbangi kenaikan harga barang. Dalam proporsi anggaran kemiskinan Kabupaten Way Kanan terhadap total APBD tahun 2018 yaitu sebesar Rp29,49% dengan total anggaran kemiskinan tahun 2018 Rp243.621.074.687,41 dan total APBD tahun 2018 Rp825.915.867.712,50," terangnya.

Edward, menambahkan untuk SIDATUK Ramik Ragom yaitu pemanfaatan satu data untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis elektronik sesuai amanah UU No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, efektivitas program pengentasan kemiskinan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, penggunaan basis data yang berbeda dalam mengidentifikasi sasaran program penangulangan kemiskinan. Data BDT banyak yang tidak valid sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi data sehingga data dapat termutakhirkan serta pelaporan data terpadu program penanggulangan kemiskinan belum berdasarkan by NIK by KK.

"Terkait SIDATUK Ramik Ragom perangkat untuk menggoptimalkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang termasuk dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Dengan menggunakan basis data terpadu TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui aplikasi SIKS-NG," terangnya. (Sandi)