Kupastuntas.co, Lampung Barat - Ditengah gencarnya pihak pemerintah mencegah terjadinya ketimpangan sosial dengan memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun masih saja ditemukan adanya masyarakat yang belum tersentuh berbagai program mulia pemerintah yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.

Masih ditemukannya masyarakat yang semestinya disentuh program Bansos pemerintah namun kenyataannya terkesan diabaikan karena data yang diajukan petugas sebagai penerima diduga asal comot.

Salah satu warga pemangku Sumber Agung, Pekon (Desa) Sukarami kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Suryani (69) secara kasat mata dibandingkan dengan warga yang lain wajar dan pantas masuk sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau sebagai penerima program Bansos pemerintah lainnya.

Karena tidak memiliki lahan perkebunan maupun pertanian, janda dengan lima anak ini demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan bekerja sebagai buruh kebun dan penjual daun singkong untuk bertahan hidup bersama ibunya Parniyem (80) yang sudah 4 tahun terakhir mengalami sakit dan harus terbaring di tempat tidur.

"Profesi saya sehari-hari sebagai buruh kebun milik orang lain. Karena saya tidak punya kebun. Saya juga tidak pernah menerima bantuan sama sekali, bahkan beras aja tidak, jangankan saya, emak saya saja juga tidak pernah, padahal dia sudah empat tahun terbaring sakit," kata Suryani kepada Kupastuntas.co ketika dikunjungi di kediamannya.

Dengan kondisi ibunya yang sudah lumpuh, Suryani kesulitan karena ibunya tidak memiliki kursi roda, sedangkan semua aktifitas, baik mandi, buang air kecil dan besar semua dilakukan di kamar tempat ibu nya tidur.

"Kita orang bodoh, tidak bisa baca, tidak pernah kesana sini, jadi kalau disuruh kumpul ya tinggal kumpul. Tapi kalau bantuan tidak pernah dapat sama sekali. Kalau untuk bayar lampu listrik, itu anak-anak saya yang bayar karena saya tidak mampu, hasil jual daun singkong hanya cukup untuk makan, itupun kadang kurang. Kalau semua mau minta dengan anak saya kadang sungkan, karena kelima anak saya sudah berkeluarga semua," keluh Suryani.

Dilain pihak, Peratin (Kepala Pekon) Pekon setempat, Takzim dikonfirmasi tentang warga nya yang tidak didata sebagai peserta PKH dan baru kisaran dua bulan menerima Bantuan Beras dari pemerintah mengatakan bahwa pihak nya tidak dilibatkan untuk mendata yang berhak sebagai penerima.

"Penerima beras raskin itu berdasarkan data dari dinas sosial kalau kapan didata dan acuan pendataannya apa mungkin pihak Dinas yang lebih mengetahui nya, begitu juga dengan pendataan peserta PKH kami tidak mengetahui nya secara rinci bahkan dari pendataan hingga penyaluran nya kami tidak tau persis," ungkap Takzim.

Ditanya tentang upaya pemerintah Pekon untuk mengatasi adanya warga yang tidak terakomodir menerima Bansos, Takzim menjelaskan bahwa pihak nya telah mensiasati dengan mengadakan musyawarah antara warga dan pemangku agar penyaluran beras dapat disalurkan dengan memprioritaskan warga yang lebih layak menerimanya.

"Terkait PKH pihak nya memang telah banyak menerima laporan bahwa banyak yang layak menerima tapi tidak mendapat prioritas namun sementara masih kami tampung, dan kami terima saja laporan nya untuk jalan keluarnya kami akan koordinasikan dulu dengan pihak-pihak yang terkait," ujar Takzim. (Iwan)