Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung siap memfasilitasi keluhan masyarakat Lampung terkait mahalnya tarif jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.

"Pasti nanti kita akan ajukan keluhan masyarakat terkait mahalnya penetapan tarif tol yang berlakukan Kementerian PUPR ke pemerintah pusat," ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat diwawancarai di gedung Balai Keratun, Kamis (4/4).

Meski begitu saat ini pihaknya belum menerima Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar.

Dia mengakui, setiap keputusan yang dibuat pasti terdapat pro dan kontra terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat termasuk berkaitan dengan masalah tarif tol ini.

Namun Hamartoni memastikan proses penetapan tarif tol oleh Kementerian PUPR tentu sudah melewati berbagai pertimbangan baik teknis maupun non teknis dan sudah memperkirakan kemampuan masyarakat Lampung dan sekitarnya.

"Kita tunggu tahap berikutnya apakah akan diberlakukan sekarang atau dalam bulan depan. Tetapi yang ingin kita terima ini Kepmen PUPR yang harus kita apresiasi dulu, karena ini tahap awal. Tidak mungkin selamanya gratis. Pasti ada jeda waktu kewajiban masyarakat untuk menikmati jalan tol ini," katanya.

Sementara terkait sarana prasarana jalan tol yang masih belum lengkap, pihaknya terus berkomunikasi dengan operator jalan tol dalam hal ini PT Hutama Karya seperti pembangunan rest area.

Menurutnya, operator harus lebih memprioritaskan masyarakat sekitar jalan tol untuk sebagai petugas di jalan tol dan penetapan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada rest area.

"Jangan malah masyarakat luar, kan ada program pemberdayaan masyarakat sekitar jalan tol, dan UMKM di Lampung, itu juga harus menjadi perhatian dari operator untuk diberikan akses menjual barang-barang mereka kepada pengguna jalan tol," katanya. (Erik)