• Sabtu, 28 Desember 2024

Bantuan Bibit Padi dan Kedelai Dialokasikan untuk 1.168 Hektar Lahan di Lambar

Selasa, 05 Maret 2019 - 17.23 WIB
98

Kupastuntas.co, Lampung Barat –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) tahun ini akan mendapatkan bantuan bibit jagung, padi kedelai (tumpang sari) dan kedelai (monokultur) dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut dalam rangka meningkatkan hasil produksi.

Kabid Tanaman Pangan Cik Agus, mendampingi Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Yedi Ruhyadi, mengatakan bahwa untuk bibit jagung, Kabupaten Lambar tahun ini akan mendapatkan bantuan benih untuk lahan seluas 36 Hektar (Ha) dan bantuan itu akan dialokasikan kepada dua Kelompok Tani (Poktan) di Pekon Roworejo Kecamatan Bandarnegeri Suoh.

"Untuk bantuan bibit jagung dalam waktu dekat akan disalurkan kepada kelompok tani penerima. Perhektarnya akan mendapatkan bantuan sebanyak 15 kilogram bibit jagung," kata Cik Agus di ruang kerjanya, Selasa (5/3/2019).

Selain bibit jagung, kata dia, Lambar juga mendapatkan bantuan benih padi kedelai (tumpangsari) untuk lahan seluas 860 hektar di 26 kelompok tani yang tersebar di delapan pekon di Kecamatan Batubrak, yaitu Pekon Gunungsugih, Pekon Kegeringan, Pekon Sukabumi, Pekon Balak,  Pekon Sukaraja, Pekon  Kotabesi, Pekon Tebaliok dan Pekon Canggu. Perhektarnya akan mendapatkan bantuan benih 50 Kg.

Kemudian khusus bantuan benih kedelai  (monokultur) diusulkan untuk lahan seluas 272 Ha untuk empat kelompok tani di Kecamatan Sekincau dan 13 kelompok tani di Kecamatan Batubrak.

"Untuk program bantuan padi kedelai (tumpangsari) dan kedelai (monokultur) saat ini  masih tahap sosialisasi kepada kelompok tani penerima, dengan adanya bantuan bibit jagung dan kedelai tersebut diharapkan produksinya bisa meningkat," harapnya.

Lebih jauh Cik Agus mengungkapkan, pihaknya juga telah mengusulkan bantuan benih padi inbrida tahun 2019 untuk lahan seluas 4.000 Ha dan tahun 2020 sebanyak 6.000 Ha. Namun untuk realisasinya masih menunggu dari pemerintah pusat, pungkasnya. (Iwan)

Editor :