Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wacana dilakukannya kembali kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun 2019 tampaknya kecil kemungkinan untuk terlaksana.

Demikian yang diungkapkan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung A Rozali saat diwawancara, Minggu (24/2/2019). Menurut Rozali, alasannya tersebut dikarenakan sampai saat ini belum ada persiapan yang matang baik dari Bapenda, Jasa Raharja, maupun Polda Lampung.

"Kemungkinan kecil untuk dilakukan pemutihan, karena satu tahun sebelum pelaksanaannya harus sudah ada pemberitahuan kepada mereka (pihak terkait) karena kan hal itu perlu ada kesiapan yang matang," ujar Rozali.

Namun begitu dia juga mengatakan pelaksanaan pemutihan PKB bisa saja dilaksanakan jika hal itu dianggap mendesak oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan persediaan materialnya tersedia.

"Bisa saja kalau memang mendesakkan harus dilakukan pemutihan. Tergantung perintah beliaun (Gubernur_red) kalau memang memungkinkan dan material masih tersedia ya tidak masalah, karena kan bukan hanya Bapenda saja yang melaksanakannya, tetapi perlu koordinasi dengan yang lain," katanya.

Sebelumnya Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memberikan sinyal positif mengenai rencana kebijakan pemutihan PKB yang diwacanakan Bapenda Provinsi Lampung.

Kemungkinan kebijakan itu dilakukan sebab memang perlu menarik potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB sebesar Rp750 miliar. Dan di samping itu juga guna menyelesaikan persoalan tunggakan 1,5 juta kendaraan.

Wacana pemutihan PKB tersebut dilakukan untuk mem-back up pelaksanaan pemungutan potensi PKB, melalui sistem door to door. (Erik)