Kupastuntas.co, Tulangbawang Barat - Sejumlah tenaga honorer kategori Dua (K2) dari dua instansi meminta keadilan ke Bupati Tulangbawang Barat H. Umar Ahmad, SP. Mereka menyeruduk Rumah Dinas (Rumdis) setempat, Jumat (22/02/19) pada pukul 16:00 WIB.

Honorer dari dua instansi tersebut yakni tenaga kerja sukarela dari sekolahan dasar (SD) dan SMP, serta diikuti tenaga kerja honor PPL dari dinas pertanian se-Tubaba yang kurang puas dengan hasil rapat tentang seleksi PPPK, pada Kamis (21/02/2019).

"Kami ngerasa dibohongin oleh pihak BKD (Badan Kepegawain Daerah Tubabar), karena kemarin (21/2) kami datang ke kantor BKD salah satu pegawai mengatakan tidak ada anggaran untuk PPPK," kata Fitri salah satu pengajar di SD Kecamatan Gunung Terang kepada awak media, di gerbang masuk rumdis bupati.

Pernyataan salah satu pegawai Badan Kepegawaian Daerah(BKD) kabupaten Tulangbawang Barat tersebut menurut Fitri, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang secara umum dana dari pusat itu ada anggarannya.

"Sementara di Menpan-RB itu anggaran dari pusat, yang sudah diturunkan langsung ke daerah, melalui DAU," terangnya.

Tidak hanya itu, wanita yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai tenaga honor untuk mendidik anak-anak kabupaten setempat menuturkan sangat merasa kecewa tidak ada keadilan untuk mereka (honorer K2 Tubaba_red).

"Yang jadi masalahnya hanya kabupaten kita yang tidak ada p3k, dikemanakan anggaran itu, apa untuk guru-guru penggerak itu," cetus Fitri dengan tegas. (Irawan/Rls)