Kementerian PU-PR Sempat Pertanyakan Huntara, Iriyadi: Pak Presiden Sebelumnya Minta Huntap
Kupastuntas.co, Lampung Selatan – Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana tsunami di Lampung Selatan terus menimbulkan polemik.
Selain terkendala lahan, fakta baru terungkap, bila pembangunan huntara itu sempat menjadi sorotan oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).
Pasalnya, dikatakan Iriyadi Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur dan Hunian Bagi Pengungsi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung serta perwakilan Ditjen Penyediaan Rumah dari Kemen PU-PR, menyebut bila, pemerintah pusat menginginkan hunian korban tsunami berupa huntap.
"Saat Presiden RI Joko Widodo mengunjungi lokasi terdampak tsunami di Desa Waymuli Timur, jelas pak presiden dan pak menteri mengutarakan bila tidak ada huntara, yang ada huntap dan pembangunannya akan memakan waktu paling tidak selama 3 bulan," ujarnya dalam rakor bersama Pemkab Lampung Selatan dan jajaran terkait di Aula Rajabasa, Senin (28/1/2019).
Iriyadi pun tampak berkali-kali menanyakan hal tersebut kepada pemerintah daerah soal pembangunan huntara itu.
"Tolong dijelaskan, kenapa dibangun huntara, karena pak presiden menyatakan, hunian ini huntap," kata Iriyadi.
Selain itu, data untuk hunian yang akan dibangun oleh pemerintah pusat pun berbeda dengan data Pemkab Lampung Selatan. Dimana disampaikan Iriyadi jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 491 unit, sementara data yang diusulkan sebanyak 537 unit.
"Yang disampaikan pak sekda tadi memang benar, namun yang terkunci di PU-PR itu (saat saat kunjungan presiden) 491 unit yang akan dibangun," jelasnya.
Di lain pihak, Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan, Fredy SM dalam rakor tersebut menyampaikan, pihaknya telah memiliki gambaran lahan untuk pembangunan huntap tersebut yakni seluas 1,5 hektar di Desa Waymuli Timur.
"Ya mau di beli, dengan harga yang disesuaikan dengan harga pasaran. Untuk harga nanti akan melakukan penafsiran oleh tim appraisal. Kita fokus pada pengadaan tanah untuk huntap. Untuk bangunannya, kita minta ke pusat," kata Fredy. (Dirsah)
Berita Lainnya
-
Hitungan Jam, Maling Motor di Natar Lamsel Dibekuk Polisi
Kamis, 14 November 2024 -
Paripurna HUT Ke- 68 Kabupaten Lampung Selatan, Sekda Thamrin Pamit
Kamis, 14 November 2024 -
Dorong Pertanian Terpadu, Arinal Djunaidi Janjikan Pendampingan untuk Petani Lampung Selatan
Kamis, 14 November 2024 -
Komitmen Arinal Djunaidi Siapkan Desa Ruguk Jadi Sentra Bawang di Sumatera
Kamis, 14 November 2024