Kupastuntas.co, Bandarlampung – Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung mulai menerapkan aplikasi e-budgeting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 2 Januari 2019.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Grisman Meidi Putra mengatakan, pihaknya menggelar pelatihan e-budgeting tentang penatausahaan keuangan daerah kepada seluruh OPD agar siap menerapkan aplikasi itu. Pelatihan ini diadakan selama 6 hari (17-22/12/2018) di Hotel Horison.

“Tujuan pelatihan ini memberikan pemahaman terutama kepada seluruh operator pengelola keuangan mengenai aplikasi e-budgeting. Sehingga nanti aplikasi ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 2 Januari 2019,” ujar Grisman.

Dalam proses penyusunan APBD Provinsi Lampung 2019 diharapkan OPD sudah menggunakan aplikasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Termasuk di dalamnya untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Untuk itu, Grusman berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dipahami agar bermanfaat dalam penatausahaan keuangan daerah di Provinsi Lampung. Sehingga pelaksanaan APBD TA 2019 dapat berjalan optimal.

Penerapan e-budgeting dan e-planning di Provinsi Lampung juga didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dengan menerapkan aplikasi ini, pemda turut mendukung aksi daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi. Sebab aplikasi ini akan menyusun segala perencanaan dan anggaran secara tersistem, dimana terdapat database standar satuan harga yang tak bisa diubah.

Koordinator Wilayah II Sumatera Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan pada e-planning dan e-budgeting ada standar satuan harga, jadi tidak ada harga yang berbeda-beda.

“Misalnya kita mau merencanakan suatu kegiatan dengan bahan baku sebagainya sudah ada satuan harganya. Jadi satuan harga itu harus disiapkan mulai saat ini karena penerapan e-planning dan e-budgeting akan di mulai tahun 2019," ujar Adliansyah belum lama ini. (Erik)