Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dalam rangka mengejar potensi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau yang masih menunggak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung kembali terapkan pendataan dan verifikasi PKB secara door to door.

Untuk kali ini, Bapenda akan fokus mendata dan memverifikasi PKB pada tiga kabupaten yang diakui memiliki tunggakan tertinggi dari kabupaten/kota lainnya yang sebagian telah dilakukan pelaksanaan yang sama pada tahun lalu.

Adapun tiga kabupaten tersebut di antaranya Lampung Selatan yang menunggak PKB sebesar Rp25.954.034.094,30 dengan jumlah kendaraan 34.605 unit. Selanjutnya Lampung Tengah sebesar Rp35.010.687.730,70 dengan jumlah kendaraan 46.540 unit, dan Tulang Bawang sebesar Rp22.762.556.862,80 dengan jumlah kendaraan 29.905 unit.

Sekretaris Bapenda Provinsi Lampung, A. Rozali mengatakan, dari tiga kabupaten tersebut, masing-masing dipilih tiga kecamatan dan lima sampai enam kelurahan/desa yang akan menjadi zona penyisiran pendataan dan verifikasi PKB oleh petugas.

Dikatakan Rozali, untuk memaksimalkan semua itu pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait hingga ke tingkat Camat, Lurah/Kepala Desa, dan RT.

Pendataan dan verifikasi potensi PKB dengan cara mendatangi langsung alamat wajib pajak ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri tahun anggaran 2018 yang menyatakan bahwa terdapat potensi PKB yang belum tertagih. Selain itu adanya supervisi oleh Korsupgah KPK terkait optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak.

"Dari itu mulai tahun 2019 petugas di lapangan akan menjadi ujung tombak pelaksanaan tersebut sebagai sosialisator untuk tiga kabupaten yang ditunjuk menjadi target," ujar Rozali pada acara sosialisasi pendataan dan verifikasi PKB secara door to door, di gedung Pusiban kantor Pemprov Lampung, Selasa (11/12/2018).

Lebih lanjut ia mengatakan, pelaksanaan seperti ini merupakan adopsi dari hasil studi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Lampung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di Provinsi Lampung penerapan pendataan dan verifikasi potensi PKB door to door sudah berlangsung selama dua tahun yang lalu dan berjalan baik. (Erik)