Kupastuntas.co, Jakarta - Jika belakangan ini sempat berkunjung ke Bali, pasti akan sering melihat kerumunan turis asal China.

Tercatat dalam waktu dua tahun terakhir, jumlah turis dari China ke Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Khususnya di Pulau Dewata, bahkan jumlahnya menggeser sumbangan turis asal Australia yang selama ini berada di peringkat pertama.

Meningkatnya jumlah kedatangan turis China tentu saja memberi angin segar bagi industri pariwisata Indonesia.

Namun di balik hal tersebut, ada dilema yang dirasakan oleh sejumlah pihak, terutama pelaku industri pariwisata yang mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas.

Serbuan turis China ke Bali ditengarai karena penjualan paket wisata murah yang dilakukan oleh kawanan 'mafia'.

Isu ini diduga sudah terjadi sekian lama bahkan sebelum Gubernur Bali Made Mangku Pastika menjabat selama dua periode.

Praktik yang dilakukan mafia turis ini ialah menekan tarif layanan wisata agar turis China berdatangan.

Paket wisata murah itu ditawarkan dengan harga mulai dari 1.700 RMB per orang, yang sudah termasuk tiket pesawat pulang pergi dan akomodasi selama lima hari dan menginap empat malam di Bali. Paket ini ditawarkan kepada turis yang datang dengan rombongan.

Selain beroperasi dari China, oknum-oknum dari kalangan penerbangan, agen wisata, tempat penginapan, tempat makan sampai tempat penjualan oleh-oleh di Bali juga diduga terlibat dalam praktik ini. Mereka yang terlibat mendapat keuntungan dalam bentuk komisi.

Secara sederhana, setelah mendapat jumlah turis untuk satu rombongan, oknum dari China menghubungi oknum-oknum yang menguasai layanan wisata di Bali.

Semua kegiatan dan layanan wisata yang akan dinikmati turis sudah ditentukan oleh mafia. Ada harga tentu saja ada kualitas, namun karena paket yang ditawarkan terlampau murah, banyak contoh kasus pelayanan yang diberikan terasa asal-asalan.

Salah satu contoh kasus ialah pernah terjadi rombongan turis yang ditinggalkan pemandu wisata, karena mereka berbelanja bukan di toko cendera mata yang sudah ditentukan.

Oknum yang tergabung dalam mafia memang mendapatkan keuntungan, tapi citra industri pariwisata Bali berpotensi tercoreng atas praktik ini.

Hingga Mangku Pastika mengakhiri jabatannya pada tahun ini, agaknya isu paket wisata murah itu masih saja menjadi dilema yang belum tuntas.

Destinasi Wisata Indonesia 'Digerayangi' Mafia Wisata Murah

Dilema dengan "bumbu"

Bukan cuma Bali, konon isu ini juga menghantui industri pariwisata Manado, Sulawesi Utara. Turis yang didatangkan para mafia juga bukan hanya dari China saja.

Gubernur Bali I Wayan Koster memilih langkah prosedural bukan berdebat untuk mengatasi isu ini.

"Kalau ada pelaku usaha wisata asal Tiongkok yang menjual paket wisata ke Bali dengan harga rendah, kami harap pemerintah Tiongkok ikut melakukan pengawasan dan menerapkan kontrol ketat," kata Gubernur Koster saat menerima kunjungan Wakil Gubernur Hainan Liu Pingzhi di Denpasar pada 19 Oktober 2018.

"Kami harapkan pelaku bisnis pariwisata China untuk mematuhi regulasi pariwisata di Bali sebagai tujuan wisata berkelas internasional," lanjutnya.

Perlunya standarisasi

Sorotan terhadap isu antara turis China versus industri pariwisata Indonesia juga mendapat tanggapan dari Indonesianis asal Guangdong University of Foreign Studies (GUFS), Prof Emeritus Cai Jincheng. Dia merupakan salah satu pendiri jurusan Bahasa Indonesia di GUFS.

"Jangan hanya nyinyir dalam menyikapi paket wisata murah dari China ke Indonesia. Harga paket boleh murah, tapi ingat wisatawan China bisa menghabiskan 15.000 RMB untuk belanja," katanya kepada LKB Antara Biro China.

Dengan asumsi 1 RMB sama dengan Rp2.200, maka dalam lima hari seorang wisatawan China bisa menghabiskan sedikitnya Rp33 juta.

"Coba hitung berapa duit orang China kalau dari Guangzhou (ibu kota Provinsi Guangdong) saja ada 9.000 wisatawan ke Indonesia dalam satu tahun," ujarnya.

Prof Cai menambahkan bahwa dengan harga yang sangat kompetitif itu, Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk memenangi persaingan mendatangkan turis China dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

"Singapura negara kecil. Thailand, wisatawan China masih trauma dengan kecelakaan kapal di Phuket. Momentum ini bisa dimanfaatkan Indonesia," ujarnya.

Selain menjual paket hemat yang perlu dibenahi secara kualitas itu, Prof Cai juga mengingatkan sistem keimigrasian di Indonesia harus terus dibenahi.

"Saya pernah antar wisatawan ke Medan sampai tertahan dua jam, padahal Indonesia sudah bebas visa untuk wisatawan dari China," ujarnya.

Demikian halnya dengan pelayanan. Menurut profesor yang kerap diundang sebagai pembicara di Indonesia itu menilai pelayanannya tempat makan di Indonesia juga masih kurang maksimal.

"Orang China suka makan ikan. Tapi kalau cara penyajiannya lama, mereka bisa kelaparan dan enggan balik lagi," katanya.

Terkait pelayanan imigrasi, restoran, dan sebagainya yang dinilai kurang berkualitas itu, Kepala Dinas Pariwisata Bali Anak Agung Yuniarta Putra berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian yang lebih komprehensif.

"Ini akan dipikirkan pemerintah pusat karena tidak hanya terjadi di Bali tetapi di Manado juga," katanya.

Selain itu, Pemprov Bali pun mengeluarkan surat dari Gubernur kepada Bupati/Wali Kota se-provinsi ini terkait kebijakan untuk menjaga citra Pariwisata Bali melalui penertiban kepada pengusaha jasa pariwisata yang tidak memiliki izin atau perusahaan legal tapi usaha yang dilakukannya menyimpang dari izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi paket wisata murah yang dirasa merugikan Bali, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, menilai turis dari manapun, termasuk asal China, tidak patut ditolak, namun perlu dicarikan solusi.

Untuk itu, ia menyarankan tiga standardisasi, yakni standardisasi pelaku wisata (agen/biro perjalanan); standardisasi satuan harga akomodasi dan konsumsi wisata (hotel, restoran, suvenir) sesuai level/kategori/kelas; dan standardisasi layanan pelaku budaya (sertifikasi/kualitas).

Namun, katanya, tidak berhenti pada standardisasi, melainkan standardisasi yang dibahas pemprov bersama dinas pariwisata itu hasilnya disampaikan pemprov ke Menteri Pariwisata, lalu Menteri Pariwisata membahas secara "G to G" dengan Menteri Pariwisata dari negara pemasok wisatawan.

"Kesepakatan standarisasi antar-negara itu pun perlu diawasi secara hukum dalam penerapan standarisasi di lapangan, baik oleh dinas pariwisata, dinas ketenagakerjaan, dinas perdagangan, hingga kepolisian pariwisata yang melakukan koordinasi lintas negara (interpol)," katanya.

Ia meyakini penerapan standarisasi yang sama-sama dilakukan, baik oleh negara tujuan wisatawan maupun negara pemasok wisatawan itu, disertai dengan pengawasan bakal meminimalkan pariwisata "pahe", sehingga citra Pulau Dewata akan tetap terjaga. (cnn)