Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Jika melihat dari segi usia, dua pemimpin daerah ini adalah pemimpin beda generasi. Jaraknya terpaut cukup jauh, 27 tahun. Namun  kolaborasi keduanya mampu menciptakan harmoni dan berhasil membangun Provinsi Lampung di berbagai sektor. Mereka adalah Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan Wakil gubernur Lampung Bachtiar Basri.

Kedua pemimpin ini membawa Sang Bumi Ruwa Jurai meraih pencapaian di berbagai bidang terutama di bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan berbagai sektor lainnya. Hal itulah yang menjadikan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur ini pantas menerima penghargaan pada ajang Kupas Tuntas Awards 2018 yang sudah diselenggarakan pada Senin (3/12/2018) bertepatan dengan HUT ke-12 Kupas Tuntas.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, pada acara Kupas Tuntas Awards 2018 dinobatkan sebagai Kepala Daerah Berprestasi: Nominasi Penghargaan Pasangan Kepala Daerah Paling Kompak.

Selama ini, Ridho-Bachtiar membagi tugas, berbagi peran sesuai keahliannya masing-masing. Jika Gubernur Ridho lebih aktif di bidang pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan tugas-tugas di luar daerah, Wagub Bachtiar Basri lebih sering menghadiri berbagai kegiatan di sektor pertanian, perkebunan dan juga peternakan.

Hingga menjelang akhir masa jabatan, keduanya akur, terus bersemangat bekerja bersama untuk kemajuan Lampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Sektor Pariwisata Melonjak Drastis

Salah satu sektor yang paling menonjol di masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur ini adalah sektor pariwisata. Tak bisa disanggah, sejak Ridho dan Bachtiar memimpin Lampung, kunjungan wisatawan ke Bumi Ruwa Jurai melonjak drastis. Dahulu, berbagai potensi wisata di Lampung belum begitu terekspose. Tak banyak wisatawan yang berkunjung ke Bumi Ruwa Jurai.

Namun saat ini Ridho-Bachtiar berhasil membawa Provinsi Lampung masuk dalam top five daerah kunjungan wisata di Indonesia. Dengan mengusung jargon “Provinsi Lampung The Treasure of Sumatera” kini kunjungan wisatawan meningkat berkali-kali lipat.

Lampung bahkan berhasil mengalahkan Pulau Dewata Bali terkait jumlah kunjungan wisatawan domestik.

Kunjungan wisatawan mancanegara pun seolah tak mau kalah. Dalam lima tahun terakhir, jumlahnya mengalami pertumbuhan sekitar tujuh kali lipat.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun 2015 sebanyak 5,53 juta orang, 2016 naik jadi 7,4 juta orang dan tahun 2017 melonjak hingga ke angka 11,73 juta orang. Angka tersebut juga jauh melebih target yang ditetapkan di tahun 2017, yakni 7 juta wisatawan. Untuk wisatawan mancanegara, tahun 2015 sebanyak 114.907 orang, tahun 2016 naik menjadi 144.000 orang dan tahun 2017 naik lagi menjadi 155.053 orang.

Ridho mengatakan, berbicara pariwisata tentunya tak terlepas dari akses infrastruktur jalan menuju ke lokasi destinasi. Kondisi jalan yang baik tentunya akan menunjang efisiensi waktu dan mampu menekan biaya transportasi. Sebab, pariwisata bukan sekedar jauh atau dekat jarak ke destinasi, tapi yang perlu diperhatikan adalah waktu tempuhnya.

Untuk itu, ia mengutamakan pembenahan infrastruktur jalan terus dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung setiap tahun. Hal ini sebagai upaya pencapaian target jalan mantap 80 persen pada akhir tahun 2018.

“Saya bertemu dengan Kepala Desa Kelumbayan, dulu membutuhkan waktu 5-7 jam kalau mereka ke Bandar Lampung, tetapi hari ini 2,5 jam sudah bisa sampai. Dulu mereka harus menginap tetapi sekarang mereka bisa pergi pulang," ujar Gubernur Lampung.

Selain akses masuk dan infrastruktur yang terus dibenahi, beberapa event berskala nasional dan internasional yang digelar di Provinsi Lampung turut mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung. Capaian Provinsi Lampung dalam hal peningkatan kunjungan wisatawan juga mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Menpar memuji event Pariwisata Lampung yang digarap dengan berbagai warna baru. Bahkan jumlahnya juga terus meningkat dari sebelumnya 31 event menjadi 53 event. Salah satu event pariwisata yang paling ditunggu-tunggu para wisatawan adalah Lampung Krakatau Festival.

Capaian lainnya di bidang pariwisata, Lampung terpilih menjadi salah satu dari 9 provinsi di Indonesia yang diikutsertakan oleh Kemenpar pada event internasional bertajuk World Travel Market (WTM) 2018 di London. Kemudian pada perhelatan Asian Games 2018 lalu, Provinsi Lampung juga masuk menjadi salah satu provinsi yang paling banyak dikunjungi peserta Asian Games.

Menurut Ridho, peningkatan kunjungan ini tak semata-mata berkat kerja kerasnya bersama jajaran Pemprov Lampung saja, tetapi juga merupakan prestasi bagi seluruh pelaku pariwisata, mulai pengelola hotel, restoran, pengelola tempat wisata, dan transportasi.

Ridho optimis di tahun-tahun mendatang, jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung akan terus meningkat. Apalagi jika nantinya Bandara Radin Inten II sudah naik kelas dan Pelabuhan Eksekutif di Bakauheni-Merak sudah beroperasi di tahun 2019. Sebab, pelabuhan ini diproyeksi akan memperlancar laju penyeberangan Jawa-Sumatera.

Akan halnya, Wakil Gubernur Bachtiar. Ia berperan aktif membantu kinerja Gubernur demi tercapainya peningkatan tujuan pariwisata. Bagi Bachtiar, dalam mengelola pariwisata yang terpenting adalah setiap sektor yang terlibat harus memahami tentang pariwisata.

Mulai dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia sampai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjajakan setiap hasil karyanya.

“Pariwisata itu harus tergabung dalam satu wadah yang memang banyak hal yang harus kita benahi. Saya support pariwisata Lampung. Saya sudah ke Pahawang dan banyak destinasi wisata lainnya," ujar Bachtiar.

Bachtiar menekankan, agar pengelola jasa pariwisata juga harus berbenah untuk mengoptimalkan potensi wisata di daerah masing-masing. Dengan catatan, pengelolaannya juga harus sesuai aturan. Jangan sampai karena banyaknya wisatawan yang masuk justru merusak alam di daerah itu.

Ia mencontohkan, wisata alam bawah laut di Pahawang. Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa spot yang terumbu karangnya rusak. Hal ini lantaran kurangnya pengawasan dari para tour guide dan juga arahan kepada wisatawan. Ia menekankan agar pengelolaan wisata harus semakin dirasakan warga sekitar. Bukan hanya pengelola dalam bentuk usaha besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah.

Hal senada disampaikan Bachtiar tentang peningkatan kunjungan wisata di Lampung tidak terlepas dari semakin mudahnya akses ke Lampung, baik melalui darat maupun melalui Bandara Radin Intan II. Maka, peningkatan status Bandara Raden Intan II menjadi bandara internasional yang merupakan pintu gerbang utama masuknya wisatawan ke Provinsi Lampung, menjadi sangat urgent untuk dilakukan.

Pemprov hingga kini masih terus mendorong Pemerintah Pusat agar segera meningkatkan status bandara. Tak hanya sekedar meminta, Pemprov Lampung juga sudah terlebih dahulu menggelontorkan dana lebih dari Rp400 miliar melalui APBD Provinsi Lampung untuk bandara, terutama dalam pembebasan lahan untuk perpanjangan landasan pacu.

“Kami berharap peningkatan status Bandara Radin Inten II akan segera terealisasi. Jika sudah berstatus Bandara Internasional, kami optimis bisa mendongkrak hingga 20 juta kunjungan wisatawan ke Lampung,” harapnya.

Entaskan Ratusan Desa Tertinggal

Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri berupaya melakukan pengentasan desa tertinggal di Bumi Lampung. Salah satu program unggulan yang dikeluarkan adalah Program Gerbang Desa Saburai yang terbukti ampuh membuat perubahan signifikan terhadap desa tertinggal, bahkan mampu mandiri dalam bidang pangan.

Program Gerbang Desa Saburai yang dijalankan Gubernur-Wakil Gubernur Ridho Ficado-Bachtiar Basri dalam kurun 2014-2018 berhasil mengentaskan 261 desa tertinggal di Lampung.

Bekerjasama dengan BPS, Provinsi Lampung mulai melakukan pemetaan terhadap 2.435 Desa dan 205 Kelurahan yang ada di Provinsi Lampung untuk menetapkan skala prioritas sehingga lebih fokus pada desa yang masih terbelakang. Dari data tersebut ditemukan bahwa 380 Desa berada dalam kondisi desa tertinggal.

Parameter kategori desa tertinggal dilakukan menggunakan Indeks Kemajuan Desa (IKD) yang akan menunjukkan Status tiap desa dan kelurahan di Provinsi Lampung dengan penilaian terhadap 5 aspek yang dijabarkan dalam 29 indikator.

Gerakan Membangun Desa Sang Bumi Rua Jurai (Gerbang Desa Saburai) adalah program yang digagas kemudian oleh pasangan Ridho-Bachtiar untuk mengatasi kemiskinan dan mengangkat 380 desa tertinggal menjadi desa mandiri dan sejahtera. Menurut Gubernur Ridho, Gerbang Desa Saburai berangkat dari fakta lapangan bahwa masih banyak desa tertinggal yang butuh percepatan pembangunan.

“Seluruh desa yang masuk program ini dipilih berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebagai alat ukur. Desa yang tertinggal dibangun secara bertahap agar dalam tiga tahun dapat berubah dari status tertinggal, menjadi desa yang sejahtera dan mandiri.” Papar Ridho.

Di akhir tahun 2017 Program Gerbang Desa Saburai membawa kabar yang cukup membanggakan. Dari 380 desa tertinggal, 261 diantaranya berhasil diangkat menjadi desa yang mandiri dan lebih sejahtera.

Keberhasilan ini merupakan bukti program Gerbang Desa Saburai. Selain memberikan bantuan keuangan untuk pelaksanaan program, Pemprov juga menggerakkan SKPD atau OPD untuk sama-sama memperhatikan dan mengalokasikan program di lokasi desa tertinggal, sehingga mempercepat pengentasan desa tertinggal.

Untuk desa rawan pangan, Pemprov Lampung melalui program Desa Mandiri Pangan dengan kucuran dana Bantuan Sosial Rp100 juta untuk usaha produktif. Program Mandiri Pangan merupakan bagian dari Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Proksi Demapan). Program ini salah satu program yang berupaya menanggulangi kemiskinan dan sekaligus menangani kerawanan pangan. Bentuknya dengan melakukan pemberdayaan kepada kelompok afinitas (KA), dengan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pemberian dana bergulir.

Pendidikan Gratis SMA/SMK

Sektor Kesehatan dan Pendidikan juga menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk bersaing di era globalisasi. Kedua sektor tersebut menjadi hal fundamental agar bangsa Indonesia khususnya penduduk Lampung mampu bersaing di kancah global.

Selain dari pembangunan infrastruktur, Gubernur Ridho menyatakan hakikat pembangunan adalah dengan membangun manusia indonesia seutuhnya. Oleh karenanya pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Ridho-Bachtiar.

Di sektor pendidikan, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo telah menganggarkan Rp75 miliar untuk Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) pada tahun 2017, dalam rangka menuju Sekolah Gratis Tingkat Atas se-Provinsi Lampung. Sebab mulai tahun 2017 jenjang SMA/SMK resmi dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi.

Program ini membantu kegiatan pendidikan di jenjang SMA/SMK secara langsung, terutama bagi siswa yang kurang mampu. Selain itu, Pemprov juga memberikan insentif kepada seluruh Guru Honor Murni, Insentif Kepala Sekolah 1 juta/ Kepala Sekolah Se-Provinsi Lampung.

Satu program yang paling berdampak bagi masyarakat terutama di daerah terpencil yaitu Program Lampung Mengajar. Progam ini sudah dijalankan oleh Pemprov Lampung sejak tahun pertama Ridho Ficardo menjabat sebagai Gubernur. Lampung Mengajar dirancang untuk mengatasi kekurangan guru di berbagai daerah pelosok. Setiap tahunnya, ada sebanyak 120 orang tenaga pengajar yang diseleksi dari berbagai perguruan tinggi untuk kemudian diberikan penugasan selama 1 tahun. Di tahun berikutnya, kembali dilakukan pola seleksi yang sama untuk mencari tenaga pengajar muda yang handal dan siap menghadapi tantangan

Rumah Sakit Baru

Di bidang kesehatan, Ridho-Bachtiar membangun dan meningkatkan layanan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek. Di masa pemerintahan kedua pemimpin ini, Rumah Sakit Bandar Negeri Husada (RSBNH) di daerah Kota Baru Lampung Selatan, juga diresmikan. Sementara alokasi anggaran untuk RSUD Abdul Moeloek adalah yang terbesar dianggarkan oleh Pemprov Lampung dalam 10 tahun terakhir.

Di awal tahun 2018, Ridho Ficardo sudah meresmikan tiga gedung baru di RSUD Abdul Moeloek yang dibangun melalui APBD tahun 2017 dengan anggaran Rp147 miliar. Yaitu gedung rawat jalan tiga lantai, gedung rawat inap anak empat lantai, dan gedung kamar operasi dan radio terapi.

Fasilitas kesehatan di gedung ini pun dilengkapi, yaitu fasilitas klinik gerontik untuk usia lanjut, klinik seandanan untuk rehabilitasi narkoba, klinik VCT (Voluntary Counselling and Testing) dan klinik menopause untuk wanita yang tidak produktif lagi (lanjut usia).

Gedung rawat anak yang khusus melayani anak ada kapasitas 85 tempat tidur dilengkapi dengan ruang-ruang khusus. Seperti ruang thalasemia, ruang HCU, ruang terapi bermain, ruang penitipan anak.

Bagi Ridho, penggunaan sejumlah gedung baru ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Lampung. Ia berharap agar peningkatan sarana dan prasarana di RSUDAM juga diiringi dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa ditingkatkan.

Ridho berharap dengan peningkatan sarana dan prasarana ini target RSUDAM menjadi RS tipe A dapat segera terwujud, dia bahkan menargetkan RSUDAM menjadi rumah sakit tipe A bertaraf internasional.

“Rumah sakit harus dibangun sangat baik dan maksimal, karena pembangunan rumah sakit bersifat long lasting berfungsi untuk beberapa generasi,” ungkap Gubernur.

Selain itu, Pemprov Lampung juga fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan baik sarana dan prasarana melalui program rumah sakit keliling di wilayah DTPK (daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan). Selain itu, Pemprov Lampung dan kabupaten/kota telah mengalokasikan dana APBD untuk memperluaas kepesertaan JKN/KIS.

Ridho selalu menekankan pentingnya kesehatan dan pendidikan sebagai fundamental pembangunan di Indonesia, dimana menurutnya kesehatan adalah faktor utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

“Hakikat pembangunan kita adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan yang paling mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah pendidikan dan kesehatan. Di mana kesehatan memiliki andil yang sangat besar dan menjadi faktor utama dalam membangun SDM yang berkualitas,” tegas Ridho.

Selain itu, dalam peningkatan kualitas kesehatan, diwujudkan dengan terbitnya Perda Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan

Fasilitas Khusus Menyusui. Kemudian, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Pendekatan Keluarga.

Ridho juga mengatakan, bahwa ketika pulau Jawa sudah cukup jenuh, maka pulau Sumatera harus bisa menjadi tumpuan Indonesia dalam melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Untuk itu SDM Lampung harus siap menghadapi persaingan yang terjadi.

“Kesehatan masyarakat adalah hal yang paling mendasar dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, saya punya harapan dan perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat. Membangun infrastruktur itu baik, tetapi jangan sampai rakyatnya tertinggal. Karena nggak akan ada gunanya gedung megah di Lampung jika manusianya tidak terdidik dan tidak sehat," papar Ridho. ****