Kupastuntas.co, Mesuji - Sederhana. Itulah kesan yang didapat dari Bupati Kabupaten Mesuji, Khamami. Sepintas dia tak seperti Kepala Daerah pada umumnya yang penuh dengan aksesoris di baju dinasnya. Namun di balik kesederhanaannya, Khamami dikenal sebagai seorang pekerja keras dan inovatif.

Selama menjabat sebagai Bupati Mesuji, banyak inovasi yang dia lakukan untuk menekan angka kemiskinan di daerah setempat. Terutama di bidang pengembangan pertanian, penyerahan bantuan langsung dan pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilannya menekan angka kemiskinan selama masa kepemimpinannya membuatnya layak menerima penghargaan pada ajang Kupas Tuntas Awards 2018 yang telah diselenggarakan pada, Senin (3/12/2018) bertepatan dengan HUT ke-12 Kupas Tuntas. Bupati Khamami pada ajang tersebut menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Berprestasi, Nominasi: Kepala Daerah Inovatif Menekan Angka Kemiskinan.

Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Mesuji tercacat menjadi daerah dengan angka penduduk miskin paling rendah se-Provinsi Lampung. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Mesuji, tahun 2017, penduduk miskin di daerah tersebut hanya 15,74 ribu jiwa atau sekitar 6,7 persen. Padahal Mesuji masih terbilang Kabupaten muda. Pada tahun 2018 ini usianya baru 10 tahun.

Jika melihat postur APBD, juga terkecil se-Lampung. Namun Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Khamami beserta jajaran, perlahan tapi pasti Kabupaten ini semakin maju. Khamami bahkan sudah beberapa kali diminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) untuk menjadi narasumber terkait berbagai capaian yang sudah ditorehkan.

Serap Beras Petani Lokal

Kabupaten Mesuji dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras di Lampung. Memiliki lahan tanaman pangan yang tersebar di 42 desa, luasnya mencapai 70 ribu ha. Namun dari jumlah itu, yang sudah maksimal digarap baru mencapai 42 ribu.

Khamami terus meningkatkan potensi tersebut agar dapat mendongkrak perekonomian petani. Mulai dari pembukaan lahan baru hingga pembenahan saluran irigasi agar hasil panen tidak gagal saat musim kemarau tiba.

Permasalahan yang sudah terbilang klasik yang selalu dihadapi para petani adalah anjloknya harga saat panen raya. Memang itu sudah jadi rumus ekonomi, yakni supply and demand. Jika komoditasnya melimpah, maka harga turun. Setiap kali panen, banyak pembeli dari daerah lain, seperti Pringsewu, Metro dan bahkan luar Lampung datang ke Mesuji untuk membeli gabah milik petani dengan harga yang murah.

Dalam situasi seperti ini, petani tidak memiliki posisi tawar karena barangnya masih dalam bentuk gabah. Agar petani tak terus menerus dirugikan, Pemerintah Kabupaten Mesuji mengambil langkah yaitu melakukan pembelian beras petani di atas harga pasaran. Ini menjadi langkah untuk menghadang para pedagang membeli murah ke petani dan menjaga pasokan beras di Mesuji aman.

“Kita hanya ingin jangan sampai petani itu sangat dirugikan saat panen raya dengan harga murah. Ini upaya meningkatkan perekonomian petani dan strategi agar petani tidak lagi terlilit utang ke tengkulak. Kalau kita tidak intervensi, petani tidak punya posisi tawar,” kata Khamami.

Ia mengatakan, Presiden RI Jokowi saat berkunjung ke Mesuji Februari 2018 lalu sudah memberikan motivasi agar petani tidak menjual gabah lagi, tetapi menjual beras yang sudah di-packing. Sistem yang diterapkan Pemkab Mesuji yaitu dibantu Rice Milling Plant (RMP) yang diresmikan oleh presiden. Kemudian RMP menampung gabah petani di Rice Milling Unit (RMU). Bupati mengaku punya modal Rp7 miliar untuk membeli gabah petani.

Selanjutnya, beras petani itu wajib dibeli Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemda setempat. Setiap bulan, gaji para ASN dipotong sesuai pangkat dan golongan untuk membeli beras. Khamami sendiri setiap bulan dipotong gaji untuk membeli beras 20 Kg.

Tak hanya itu, jajaran pejabat Pemda, para anggota DPRD, kepala sekolah, guru, petugas puskesmas, kepala desa, RT, Linmas, hingga staf non PNS se-Kabupaten Mesuji juga diwajibkan melakukan hal yang sama dengan besaran yang bervariasi.

“PNS paling tinggi kan Pak Sekda, itu dipotong gaji untuk 20 Kg beras Mesuji, harganya kita plot Rp10 ribu/kg. Tapi misalnya harga pasaran Rp9 ribu, kita buat harga segitu. Bagaimana kalau harganya lebih besar? Kita lepaskan mekanisme pasar,” bebernya.

Adapun, RPM merupakan unit usaha yang mandiri yang tugasnya membeli petani untuk para PNS. Nantinya, setiap minimarket seperti Alfamart dan Indomart juga akan diwajibkan menjual beras dari petani Mesuji. Ini antisipasi jika harga merosot dan untuk memotivasi petani untuk mengembangkan lahan pertanian hingga 70 ha yang ada di Mesuji.

Angka Kemiskinan Hanya 6,7 Persen

Jika menyebut nama Mesuji, mungkin banyak orang yang menilai daerah ini menjadi salah satu daerah yang tertinggal di Provinsi Lampung. Namun data BPS mencatat, kabupaten yang berbatasan dengan Sumatera Selatan ini justru jadi daerah yang paling rendah angka kemiskinannya, yaitu 6,7 persen.

Meski angka kemiskinan rendah, tak membuat Bupati Khamami memperlambat pergerakannya dalam bekerja. Ia bertekad, walau angka kemiskinan tinggal 1 persen pun, ia akan tetap berupaya meningkatkan perekonomian warganya.

Berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan di Mesuji terus dilakukan. Ia mencontohkan, Pemkab Mesuji akan menggaji semua anak yatim. Totalnya ada sebanyak 667 orang dengan usia di bawah 12 tahun setiap bulannya diberi 200 ribu dan beras 5 Kg.

Kepada rumah tangga yang belum mendapat Beras Sejahtera (Rastra) dari Kementerian Sosial, pemkab turun tangan membantu 10 Kg. di tahun 2018, ada 6.000 KK yang  diberi 10 Kg per bulan tanpa dipungut biaya. Semua full dari APBD.

Kepada para petani, Pemkab Mesuji juga membagikan bantuan berupa bibit pohon jeruk, durian, lada rambat, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Ditambah lagi bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, di antaranya cetak sawah, alat mesin pertanian (alsintan) seperti traktor, hand traktor dan trasplanter. Kemudian bibit dari berbagai jenis tanaman seperti jagung, padi hingga benih sayuran.

Kepada orang tua jompo yang tidak punya pekerjaan dan lahan garapan, Pemda Mesuji punya program membangun kolam ikan ukuran 4 x 10 meter. Pemkab menurunkan alat eskavator untuk menggali kolam di pekarangan rumah warga kemudian diberi bibit ikan sebanyak 3.000 ekor. Tahun 2018, ada 6.000 kolam yang dibangun untuk warga.

Perhitungan pendapatan dari kolam ini, kata Khamami, jika diberi pakan selama 3 bulan, berat 1 ikan lele bisa mencapai 2 ons, kalau 3.000 ekor kali 2 ons bisa 6 kuintal. Kalau 1 kg dihargai Rp15 ribu, maka warga miskin itu bisa mendapatkan untung Rp9 juta dalam 3 bulan.

“Dari pembuatan kolam sampai bibit kita gratiskan semua. Tahun pertama kita bantu full, tahun selanjutnya mereka mandiri. Beli bibit dan terpal. Untuk penjualannya terserah mereka,” jelasnya.

Kemudian untuk bantuan rumah kepada warga miskin, Khamami mengelurkan program ‘Baperlahu’ yaitu Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni. Program ini dibagi tiga jenis. Yang pertama adalah Rumah Kita, yaitu rumah untuk orang tua jompo senilai Rp 32 juta.

Kedua Rumah Desa, ini diperuntukkan bagi rumah tangga miskin yang tidak punya tanah. Pemkab membangun rumah di fasilitas umum milik desa ukuran 6 x 8 meter. (sama dengan Rumah Kita). Rumah ini bisa ditempati warga sampai mereka punya uang untuk membangun rumah sendiri. Ketiga, bantuan stimulan. Yaitu untuk warga miskin yang ingin membangun rumah, punya material bangunan tapi tidak punya dana untuk membangun, maka Pemda membantu Rp15 juta.

“Kabupaten Mesuji meskipun dengan jumlah APBD yang terkecil di Provinsi Lampung yakni sebesar Rp886 miliar, tapi dikelola dengan baik secara efektif dan efisien melalui program-program inovatif yang sangat berpihak pada masyarakat,” kata Khamami.

Program yang tak kalah penting, yaitu pemberdayaan masyarakat. Khamami selalu berupaya menjadikan berbagai pembangunan infrastruktur digarap langsung oleh warga setempat secara swakelola. Hal ini guna meningkatkan ekonomi warga dan juga mengurangi angka pengangguran.

Proyek dikerjakan oleh warga tetapi pengadaan bahan materialnya tetap pihak ketiga (rekanan). Model seperti ini belum diterapkan di daerah lain. Khamami berharap program ini bisa jadi contoh nasional.

Dengan pemberdayaan masyarakat, Khamami berupaya agar masyarakat Mesuji tidak perlu lagi merantau tanpa ada skill. Sebab, banyak warga yang merantau ke daerah lain justru mendapat penghasilan lebih rendah. Sementara mereka harus jauh dari keluarga.

“Mereka kerja di luar daerah jadi buruh paling-paling digaji Rp100 ribu, kita disini gaji Rp150 ribu per hari ditambah gaji bulanan Rp1,2 juta. Jadi yang seperti itu kita rangkul dan kita lengkapi dengan sertifikat LPJK. Kita berikan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaaan, jadi mereka nyaman,” bebernya.

Maka dari itu, Khamami juga meminta setiap OPD di Pemkab Mesuji, kalau ada proyek penunjukan langsung (PL), supaya melibatkan masyarakat sekitar. Jika program ini terus berjalan, maka tingkat pengangguran juga dipastikan akan menurun.

Saat ini, Khamami masih terus menggenjot berbagai pembangunan, terutama infrastruktur jalan beton, pengembangan pariwisata hingga berbagai fasilitas umum. Ia berharap, di saat masa jabatannya nanti selesai, warga Mesuji sudah bisa merasakan perubahan yang cukup signifikan.

“Makanya jangan kaget lihat rumah bupati masih seperti ini, nggak apa-apa. Untuk apa gedungnya megah kalau rakyatnya masih susah. Saya pakai tenda pun nggak apa-apa,” kata dia berseloroh.

Menurut Khamami, APBD Pemkab Mesuji, memang sengaja dibuat lebih banyak untuk kepentingan publik. Yaitu sekitar 70 persen untuk belanja langsung dan 30 persen untuk belanja pegawai. Di daerah lain banyak yang sebaliknya, lebih besar untuk belanja pegawai. Ia menegaskan, yang penting harus tetap bekerja. Hasil pekerjaan yang dilakukan arahnya untuk pengentasan kemiskinan di Mesuji.

“Walau pun menurut data BPS dari 15 kabupaten/kota se Lampung angka kemiskinan kita paling rendah tapi kita nggak mau puas diri. Kita mau tetap kejar, walau hanya sisa koma pun tetap kita upayakan,” tandasnya. ****