Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan bank pembangunan daerah yakni Bank Lampung terkait aplikasi Pemda online tersisa tiga daerah lagi di antaranya, Pemkab Way Kanan, Lampung Barat, dan Lampung Selatan.

Direktur Utama Bank Lampung, Eria Desomsoni mengungkapkan, aplikasi Pemda online tersebut bersifat akuntabilitas sesuai kebutuhan terkait dengan pengeluaran daerah, khususnya untuk para ASN. Untuk lebih mempermudah dalam pengawasan, serta menjaga adanya unsur-unsur kebocoran daerah untuk segera diatasi.

Dikatakan Eria, ketiga Pemda itu rencananya akan lakukan penandatanganan MoU aplikasi Pemda online dengan Bank Lampung pada beberapa hari ke depan. Sebab, imbuhnya, transaksi non tunai ini berdasarkan amanah dari Menteri Dalam Negeri dan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pemkab Way Kanan rencananya besok (7/12/2018) akan penandatanganan MoU aplikasi Pemda online dengan kita (Bank Lampung). Sedangkan dua Pemda lainnya direncanakan pekan depan," ujar Eria, saat acara penandatanganan MoU aplikasi e-budgeting antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Bank Lampung, di kantor Bank Lampung, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, pihaknya juga sudah menerapkan e-samsat secara nasional dan juga mengembangkan billing sistem untuk meningkatkan kinerja lebih luas.

Sementara itu Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis berharap seluruh kabupaten/kota bisa menerapkan Pemda online sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat Lampung, begitu juga pada e-planing dan e-budgeting.

"Tahun 2019 seluruh pemerintah bisa menerapkan sistem baru ini baik di kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga ini bukan hanya prestasi provinsi namun juga prestasi bagi kabupaten/kota," ujar Hamartoni.

Menurutnya, Lampung menjadi fokus bagi KPK dalam pengawasannya sebab Lampung menjadi penyambung terdekat antara pusat dan daerah walau Provinsi Sumatera Utara sudah lebih dulu menerapkan e-planning dan e-budgeting. (Erik)