Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang digelar pada tanggal 7 sampai 9 Desember mendatang akan mencetak sejarah baru. Pasalnya, dalam Silaknas ICMI ini, akan diadakan deklarasi ikatan cendikiawan muslim se-ASEAN (ICMA). Ini merupakan kali pertama dibentuknya ikatan cendikiawan tingkat Asia Tenggara.

Selain itu, perwakilan organisasi cendikiawan muslim dari sejumlah negara juga akan hadir, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Timur Tengah.

“Deklarasi ICMA ini akan diikuti 10 negara Asean ditambah Timor Leste. Jadi 28 tahun lalu di Malang ICMI didekarasikan. Pada Silaknas kali ini tak hanya diikuti 34 provinsi, tetapi juga akan mencetak sejarah karena deklarasi ICMI se-ASEAN," jelas Ketua Orwil ICMI Lampung, Yusuf S Barusman saat konfrensi pers di Gedung Rektorat UBL, Jumat (30/11/2018).

Tak hanya itu, para tokoh nasional juga akan hadir dalam Silaknas. Mulai dari Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, Ketua MUI yang juga Cawapres Maruf Amin, Ketua MPR RI dan ribuan peserta dari perwakilan tiap provinsi. Selain itu, akan hadir pula Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Kegiatan ini akan dibuka oleh Presiden, kami sudah audiensi dengan Bapak Presiden, dan beliau menyampaikan akan hadir pada pembukaan Silaknas. Untuk penutupan dilakukan Wapres Yusuf Kalla. Dia juga sudah dipastikan hadir,” kata Barusman.

Baca Juga: Jokowi ke Lampung, Ribuan Personel Gabungan Siaga, Tidak Ada Pengalihan Arus

“Kemudian Bapak Prabowo dan Sandi juga menjadi narasumber pada sesi ketiga hari kedua. Mereka hadir sebagai calon presiden dan wakil presiden, namun mereka juga hadir sebagai orang ICMI. Untuk diketahui, Sandiaga itu ketua Orwil ICMI Jakarta. Sementara Prabowo dan Maruf Amin penasehat ICMI pusat,” jelas Rektor UBL ini.

Sekretaris ICMI Lampung, Khomsarial Romli menambahkan, hasil silaknas ini akan menghasilkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya dalam menghadapi kondisi geologis Indonesia yang merupakan daerah rawan bencana. Sebab sampai saat ini UU darurat bencana atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemda. “Maka perlu kita sampaikan mitigasi bencana, kebijakan darurat lokal dan sebagainya,” katanya.

Hal yang tak kalah penting, adalah meningkatkan peran cendikiawan muslim untuk ekonomi keumatan, dalam demokrasi dan membangun persepsi Negara Muslim yang baik. “Saat ini Indonesia menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun toleransi antar umat beragama. Namun dalam pelaksanaannya nanti saya minta kita fokus pada silaknas saja, tidak perlu melebar ke hal-hal lain,” tandasnya. (Tam)

Baca Juga: Hari Guru Nasional, Mendikbud: Peran Guru Sebagai Pendidik Tak Tergantikan