Kupastuntas.co, Bandar Lampung - 

“Kita sedang memasuki era baru pelabuhan, dengan mengaplikasikan digital port di seluruh pelabuhan yang dikelola IPC. Di era baru pelabuhan saat ini, IPC memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital di semua lini. Agar pelayanan yang diberikan IPC semakin cepat, lebih mudah, dan lebih murah.”

Kalimat itu disampaikan Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya saat meresmikan Tempat Penimbunan Sementara berbasis online (TPS online) di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Selasa (4/9/2018) lalu. Menurut Elvyn, inovasi dengan menerapkan teknologi terbaru disasar untuk meningkatkan pelayanan, mengoptimalkan kinerja dan memperbaiki konektivitas dengan industri dan pasar.

***

Kemajuan teknologi saat ini berkembang pesat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi itu juga memacu setiap penyedia layanan, barang maupun jasa untuk berbenah agar tidak ketinggalan. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau Indonesia Port Corporation (IPC) Panjang Provinsi Lampung mengikuti kemajuan tersebut dengan menerapkan sistem digital di berbagai lini. Hal ini guna mencapai visi Digital Port pada tahun 2020 mendatang.

General Manager (GM) Pelindo II Panjang, Drajat Sulistyo mengatakan, ada berbagai sistem digital yang sudah diterapkan di Pelabuhan Panjang, salah satunya TPS online di Terminal Peti Kemas. TPS online ini dilaunching oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.

TPS online ini merupakan solusi digital untuk melakukan Pertukaran Data Elektronik (PDE) kontainer antara sistem IPC di Terminal Peti Kemas dengan sistem Bea Cukai. Sehingga IPC dan Bea Cukai dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada pengguna jasa.

Dengan TPS online, proses keluar masuk barang ekspor maupun impor juga semakin lancar. Para pengguna jasa semakin dipermudah prosesnya dalam pengurusan administrasi, mulai dari registrasi, booking, tracking hingga penerbitan nota tagihan. Karena saat ini semua layanan itu sudah bisa dilakukan langsung dari kantor usaha masing-masing. Dengan sistem online, pelabuhan bisa semakin terintegrasi dan menutup kemungkinan adanya pungutan liar bagi pengguna jasa.

“Kita sekarang sudah berada di era digitalisasi. Semua memang harus memudahkan, menurunkan biaya dan mensimplifikasi prosedur agar tidak banyak lagi,” kata Drajat Sulistyo kepada Kupastuntas.co di ruang kerjanya, Rabu (17/10/2018).

Sistem online ini, adalah salah satu langkah untuk mengefisienkan anggaran, dan juga efisien waktu. Maka TPS Online ini akan diterapkan di seluruh Terminal Peti Kemas internasional di wilayah IPC. Semuanya itu, kata Drajat, untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan karena akan mengurangi biaya logistik dan memangkas dwelling time.

“Dengan sistem ini bisa memangkas waktu dan cost yang cukup lumayan, bisa sampai 20 hingga 30 persen. Karena sistem bisa diakses pengguna jasa dari kantornya masing-masing, tak perlu lagi bolak-balik datang hanya untuk mengisi berkas-berkas yang diperlukan,” kata Drajat Sulistyo.

Menurutnya, TPS Online baru trigger (pemicu), karena masih ada beberapa sistem terbaru yang mulai diterapkan di Pelindo II Panjang. Seperti Non Petikemas-Terminal Operating System (NPK-TOS), Automatic Identification System (AIS), Equipment Reporting and Monitoring System (ERMS), dan berbagai sistem terbaru lainnya yang terintegrasi di Integrated Port Service.

Dengan diluncurkannya berbagai layalan terbaru berbasis digital di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, General Manager IPC Panjang Drajat Sulistyo yakin Pelabuhan Panjang bisa menjadi driving port setelah Pelabuhan Tanjung Priok di wilayah Pelabuhan Indonesia II.

“Jika semua proses, mulai dari bongkar muat hingga keluar masuk barang sudah lancar, maka keberadaan Pelabuhan Panjang juga akan membantu kelancaran akses transportasi di wilayah Lampung, atau pun Sumatera bagian selatan,” jelas Drajat Sulistyo.

Pelayanan yang terus dibenahi, sambung dia, menjadi bukti bahwa IPC Panjang terus berupaya meningkatkan kualitasnya. Dengan begitu akan membantu pemerintah dalam pemberdayaan pelabuhan sebagai salah satu moda transportasi, mendukung program tol laut, peningkatan ekspor impor dan juga memperlancar koneksi antarpulau.

Layanan Semakin Murah dan Mudah

Manajer Area IPC Terminal Peti Kemas Panjang, Suswantoro menjelaskan, sebelum TPS Online diterapkan, sering didapati ketidaksesuaian data antara pihak Pelindo II dan Bea Cukai. Hal ini karena pendataan barang-barang ekspor/impor masih dilakukan secara manual.

“Dulunya sering terjadi miss data dengan Bea Cukai. Sekarang dengan TPS online ini menjadi kontrol integritas data. Dari pelaku usaha ke terminal lalu mengasosiasikan ke BeaCukai. Mereka menginput data dari kantor. Tak lagi datang bawa data kesini,” jelas Suswantoro.

“Jika data di kita ada muatan 200 peti, di Bea Cukai juga bisa lihat langsung. Sistem ini bukan hanya untuk operasional kami, tetapi costumer bisa menikmati pelayanan yang cepat, murah dan mudah. Ini juga mencegah kemungkinan adanya praktik pungli. Sebab pertemuan pengguna jasa dan penyedia layanan semakin berkurang,” imbuhnya.

Sejak diberlakukan TPS online pada September 2018 lalu, sudah ada penambahan sekitar 8 pengguna jasa yang baru. Saat ini, pengguna jasa transportasi peti kemas di Pelindo II Panjang sebanyak 125 perusahaan dengan berbagai komoditas ekspor utama dari Lampung, terutama kopi.

Ia menjelaskan, divisi terminal peti kemas IPC Panjang tak hanya meluncurkan TPS online, tetapi juga membangun berbagai sistem digital lainnya untuk efisiensi biaya dan operasional. Di antaranya automatic tally system dan auto gate system. Kedua sistem ini baru akan diterapkan pada Desember 2018. Melalui auto tally system ini, pihak IPC Panjang memasang CCTV di alat bongkar muat peti kemas yang bisa memantau setiap proses bongkar muat.

Rekaman CCTV menjadi bukti bagi pengguna jasa jika ditemukan kerusakan pada peti kemas. Hal ini guna menghindari klaim dari pengguna jasa tersebut. “Kita bisa lihat seperti apa proses bongkar muatnya karena CCTV itu ada di lima sisi. Kalau nantinya di pelabuhan tujuan ditemukan kerusakan, kita bisa perlihatkan prosesnya di sini. Jadi kita bisa menghindari klaim dari pengguna jasa,” jelasnya.

IPC Panjang Miliki Integrated Port Service

Rabu, (7/11/2018), IPC Panjang akhirnya meresmikan gedung Integrated Port Service atau Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA). Gedung ini memilik fasilitas untuk planning dan control berbasis online untuk semua layanan yang dibutuhkan untuk Pelabuhan Panjang.

Di lantai II gedung ada control room dengan layar monitor besar ukuran 1 x 2 meter yang menampilkan seluruh kondisi operasional pelabuhan secara real time. Monitor raksasa ini terinput video dari 20 CCTV yang tersebar di dalam pelabuhan. Semua tampilan bisa diakses sebagai dasar untuk evaluasi pelayanan.

Senior Assisten Officer Pranota dan Evaluasi Data Pelindo II Panjang, Seven Martuah Damanik menjelaskan, semua sistem operasional pelabuhan terintegrasi di control roomsebagai sentralisasi.

“Di enam dermaga ada 20 CCTV yang memantau seluruh kegiatan operasional. Kalau ada kendala yang terpantau dari sini (control room) bila langsung kita komunikasikan ke petugas di lapangan. Kendala-kendala apa yang ditemukan bisa langsung dicek,” kata Martuah sambil memperlihatkan cara kerja sistem tersebut di komputernya.

Sistem pemantauan ini, kata Martuah sangat mempermudah timnya dalam bekerja. “Sebelum ada monitor ini, petugas kita harus keliling terus di pelabuhan. Kalau sekarang stand by saja di sini.Dengan begitu kita bisa tahu kondisi real time, dwelling time. Jika petugas kita menemukan kendala di lapangan dari layar monitor tinggal dikontak kesana. Sehingga koordinasinya lebih mudah. Ini dampaknya sangat luar biasa,” tandasnya.

Martuah menyatakan, Gedung Integrated Port Service tak dimiliki semua cabang Pelindo. Sebab IPC Panjang menjadi pilot project nasional. Di ruang control, juga tersedia 10 monitor dengan aplikasi yang berbeda-beda untuk mempermudah berbagai operasional di dalam pelabuhan.

Di antaranya, Non Petikemas-Terminal Operating System (NPK-TOS) yang berfungsi untuk mengelola proses layanan kargo curah atau non peti kemas. Kemudian untuk penempatan kargo, penyusunan jadwal rencana bongkar muat terkait pemetaan peralatan dan sumber daya yang ditugaskan dalam suatu kegiatan bongkarmuat.

“NPK TOS ini dibangun untuk mendukung kegiatan pelayanan, mulai dari kegiatan perencanaan, pengendalian, kegiatan bongkar muat serta controlling di pelabuhan,” jelasnya.

Kemudian Automatic Identification System (AIS), yaitu aplikasi untuk memantau kapal yang keluar masuk pelabuhan. Sistem ini dapat menghitung waktu kedatangan kapal, memprediksi waktu ketibaan kapal (ETA), melacak data tracing AIS kapal, mengrimkan pesan ke kapal-kapal, dan berbagai fungsi lainnya.

“Semua itu bisa kita pantau dari komputer ini. Jadi AIS monitoring system ini merupakan sistem pemantauan lalu lintas kapal yang dipasang di stasiun pandu IPC,” jelas dia.

Dari sisi teknik dan manajemen risiko, juga sudah diterapkan sistem pelaporan digital atau Equipment Reporting and Monitoring System (ERMS) yang berfungsi memantau alat-alat bongkar muat secara terintegrasi. Selain itu, pengaturan keluar masuk kendaraan di pelabuhan juga sudah diterapkan yang dapat mengantisipasi kemacetan di dalam pelabuhan.

“Jika semua sudah terlaksana dengan baik, maka pengelola pelabuhan juga bisa tetap waktu dalam proses penyandaran kapal. Berapa hari sandar kapal sudah terukur dengan sistem tersebut,” tutup Martuah.

Menyiapkan Akses dari Tol dan Kereta Api

PT Pelindo II Cabang Panjang mempersiapkan kelancaran akses transportasi darat untuk memenuhi kebutuhan pelabuhan di masa yang akandatang. Saat ini, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Palembang di Provinsi Lampung sudah hampir rampung. Untuk itu, mega proyek ini harus diupayakan oleh IPC untuk mendukung kemajuan Pelabuhan Panjang.

GM Pelindo II Panjang, Drajat Sulistyo menyatakan, sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) 2018, Pelindo II Panjang sudah menyiapkan rencana pembangunan akses langsung dari JTTS ke pelabuhan, tepatnya dari pintu tol Lematang, Lampung Selatan. Yakni Jalan Ir Sutami-Simpang tiga sepanjang 10 Km.

Drajat menjelaskan, JTTS di Lampung sejak awal dibangun memang tidak dirancang untuk terintegrasi ke Pelabuhan Panjang, lantaran tingkat okupansinya yang masih kecil. Namun penyiapan infrastruktur jalan menuju pelabuhan dinilai sangat perlu sebagai antisipasi lonjakan ekonomi saat JTTS sudah difungsikan secara menyeluruh. Jika tidak, yang terjadi justru anti klimaks. Ekonominya tumbuh pesat, namun pelabuhan tidak siap menampung.

“Pelabuhan Panjang ini tentu tidak akan stagnan. Sebab tingkat pemakaiannya saat ini sedang dinaikkan dengan berbagai inovasi pelayanan terbaru. Nah ketika penggunaan sudah naik, hambatannya pelabuhan ini tidak punya akses ke tol. Ketika kita upgrade, maka jalanan di arteri kita akan macet total,” jelas Drajat.

“Dari situlah saya memberanikan diri agar pelabuhan bisa diakses langsung dari tol, dan ternyata respon dari pemda sangat luar biasa. Kalau dari perhitungan building capacity kami, pelabuhan ini memang butuh akses sendiri,” kata dia.

Menurutnya, JTTS merupakan bagian dari sistem logistik nasional. Keberadaan jalan tol ini dapat menekan biaya logistik untuk pengiriman barang. Konektivitas antara pusat ekonomi dengan infrastruktur perhubungan seperti pelabuhan atau bandara diyakini mampu memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Maka sejak awal tahun 2018, Pelindo II Panjang mulai menyampaikan usulan tersebut ke berbagai pihak, seperti DPR RI, Pemerintah Pusat, dan Pemprov Lampung. Sejauh, usulan itu disambut positif, terutama dari Pemprov Lampung

Terkait target pembangunan, Drajat berharap akses jalan utama sudah tersambung di tahun 2021 mendatang. Artinya di tahun 2019 harus mulai dilakukan penetapan lokasi (penlok) akses tol. Sehingga pembangunan konstruksi bisa segera terealisasi di tahun berikutnya.

Ia menilai, keberadaan JTTS akan mempermudah dan mempersingkat waktu tempuh dari wilayah Sumatera bagian Selatan yang merupakan hinterland dari Pelabuhan Panjang, khususnya untuk komoditas curah kering (batubara). Memudahkan akses transportasi untuk pengiriman ekspor komoditas-komoditas perkebunan, kehutanan, dan olahannya di wilayah Provinsi Lampung.

“Juga meningkatkan volume penanganan bongkar muat barang di pelabuhan yang artinya penambahan volume tenaga kerja, pendapatan jasa kepelabuhanan, dan pajak,” kata alumni UGM ini.

Berdasarkan hasil rapat dengan Pemprov Lampung, ada tiga opsi yang disiapkan untuk pembangunan akses tol ke Pelabuhan Panjang. Opsi pertama, Pelindo II sebagai pihak yang membiayai, opsi kedua pengelola jalan tol dari BUMN, dan opsi yang ketiga meningkatkan jalan alternatif yang ada yaitu Jalan Ir Sutami.

Dari ketiga opsi itu, Drajat mengaku belum bisa menentukan, tapi ketiganya baik dan bisa dilakukan. Intinya, kata dia, PT Pelindo ikut apa yang dimandatorikan.

“Tetapi kami sebagai perusahaan akan tetap mengkaji. Seberapa hasil kajian itu akan jadi dasar untuk kita mengambil opsi. Semua bisa digunakan dan ketiganya baik itu bisa kita tentukan di awal tahun 2019 mendatang. Kami berharap ada tim dari pemerintah pusat yang turun untuk merealisasikan tol ini,” harapnya.

Tak hanya mengoptimalkan JTTS, Pelindo II juga berencana mengaktifkan kembali rel kereta api ke Pelabuhan Panjang hingga perluasan area pelabuhan ke Sebalang. Selain itu juga mengamankan jalan-jalan masyarakat yang selama ini melintas di pelabuhan.

Diketahui, Pelabuhan Panjang dilintasi rel kereta api yang sudah lama tidak difungsikan. Terkait hal itu, Drajat Sulistio menyebut, justru penggunaan jalur Kererta api untuk memperlancar jalur distribusi barang dari kapal justru lebih siap direalisasikan. Karena akses rel sudah ada, dan PT KAI Divre Tanjung  Karang Bandar Lampung juga sudah siap. “Tinggal menghitung berapa cost yang dibutuhkan untuk barang keluar masuk pelabuhan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, penggunaan rel kereta api ke pelabuhan sudah dikoordinasi dengan PT KAI, dan PT KAI menyatakan setuju. Jika terlaksana, maka 20 meter lahan di dekat rel KA harus dibebaskan. Rumah-rumah warga di lokasi itu juga harus dibongkar sesuai batas sepadan. Jika difungsikan akan efisiensi untuk angkutan barang.

“Kami juga buat kajian untuk proses ini dan akan kita rapatkan teknis dengan PT KAI. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada hasil. Yang jelas investasinya dibanding membangun akses baru menuju jalan tol ini jauh lebih kecil dan lebih mudah merealisasikan, pihak KA juga sudah siap, mereka sudah oke,” kata dia.

Terkait pembukaan akses tol dari JTTS dari Lematang menuju Pelabuhan Panjang, Asisten III Pemprov Lampung Taufik Hidayat sebelumnya sudah menyampaikan dukungan penuh. Dengan adanya akses tersebut maka optimalisasi potensi Provinsi Lampung dan Pulau Sumatera akan lebih meningkat di masa yang akan datang.

“Kita harapkan ada jalan khusus antara jalan tol dan Pelabuhan Panjang," ujar Taufik.

Lebih lanjut,Taufik menjelaskan sejauh ini perencanaan untuk menghubungkan jalan tol dengan Pelabuhan Panjang masih dalam tahap perundingan. Ia menjelaskan, semua pihak akan melakukan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan jalan akses penghubung tersebut.

“Kami semua akan berupaya untuk mewujudkan, karena lebih optimal kalau jalan tol nya itu selain ke Bakauheni juga bisa nyambung ke Pelabuhan Panjang. Ini akan dibahas lebih lanjut di Kementerian PUPR dan juga menggabungkan antara Pelindo II sebagai pengelola Pelabuhan Panjang dan juga PT. Hutama Karya sebagai pengelola jalan tol. Jadi nanti ada beberapa alternatif yang akan ditindak lanjuti segera," ujarnya.

Menanti Multiplier Effect bagi Lampung

Saat ini, arus transportasi darat di Lampung masih tertumpu pada jalur Pelabuhan Bakauheni-Merak. Jika kondisi Pelabuhan Panjang semakin membaik, maka akan menjadi alternatif utama jalur transportasi menuju Pulau Jawa dan pulau lainnya.

Arus peti kemas yang terus tumbuh setiap tahunnya seiring pertumbuhan kegiatan industri, pertambangan, dan perkebunan di wilayah Lampung. Dengan tersedianya terminal peti kemas yang dilengkapi dengan 3 container crane, 5 transtainer, dan top loader serta didukung terminal khusus curah yang ada saat ini, Drajat Sulistyo menegaskan, Pelabuhan Panjang siap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa.

Menurut Drajat, Provinsi Lampung letaknya sangat strategis sebagai penghubung Pulau Sumatera dan Jawa. Apalagi Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Tanjung priok di lingkungan PT Pelindo II (Persero). Saat ini Pelabuhan Tanjung Priok sudah sangat padat sehingga dengan jarak yang  relatif dekat ini memungkinkan terjadinya spill-over effect atau limpahan arus kapal.

“Dengan keadaan Pelindo Panjang yang sudah membaik ini bisa menjadi alternatif utama dalam proses bongkar muat di Lampung maupun Sumbagsel. Alhamdulillah saat ini tingkat antrean kita juga sudah mulai berkurang, dampaknya juga luar biasa,” jelas dia.

“Industri-industri berorientasi ekspor masih sangat bergantung pada pelabuhan Tanjung Priok. Pengembangan Pelabuhan Panjang menjadi Pelabuhan laut yang handal dapat mempercepat pertumbuhan industri di daerah dan meningkatkan daya saing investasi. Hal ini didukung oleh wilayah kawasan industri yang dirancang oleh Pemprov Lampung di sekitar Pelabuhan Panjang,” jelas dia.

Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) 2018 Pelindo II Panjang, ada beberapa target peningkatan okupansi dari tahun 2015 ke tahun 2021 mendatang. Yakni general cargo 291.734 ton menjadi 283.804 ton, bag cargo 765.308 ton menjadi 1.871.027 ton, curah cair 1.217.087 ton menjadi 2.961.065 ton, curah kering 3.468.166 ton menjadi 8.515.813 ton. Dan untuk peti kemas 104.518 TUEs menjadi 116.268 TEUs.

Dengan digitalisasi pelabuhan yang sudah berjalan, pada tahun 2026, target itu ditingkatkan lagi menjadi 376.094 (general cargo), 2.149.607 (bag cargo), 3.708.572 (curah cair), 10.907.873 (curah kering) dan 269.022 (peti kemas).

Drajat Sulistyo mengatakan, peningkatan ini akan membawa multiplier effectbagi Provinsi Lampung dan sekitarnya. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi provinsi, peningkatan iklim investasi hingga pertumbuhan sektor ekonomi menengah ke bawah.

Dengan peningkatan kemampuan sandar untuk kapal di atas 75.000 dwt serta alat bongkar muat yang modern maka akan meningkatkan ekspor dan impor di Provinsi Lampung baik itu dari/ke Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu terlebih Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sudah sangat padat.

Kemudian, Net Ekspor (NX) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan Net Ekspor maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung juga akan mengalami peningkatan.

“Peningkatan aktivitas bongkar muat juga mengakibatkan peningkatan serapan tenaga kerja baik itu ABK, pelayaran, tenaga bongkar muat, petugas kebersihan, dan seterusnya,” kata dia.

Untuk sektor lain, diharapkan akan tumbuh usaha-usaha di sekitar pelabuhan, sebagai efek ganda kegiatan ke pelabuhan yang akan memberikan nilai tambah ekonomi pada daerah sekitar pelabuhan. Kemudian sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan juga ikut berkembang, dikarenakan hasil produksi dari sektor-sektor tersebut lebih memilih distribusi melalui pelabuhan daripada darat.

Mantan GM IPC Bengkulu ini menambahkan, pelabuhan akan menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Akan mendukung peningkatan daya saing produk lokal dan nasional.

“Pengguna jasa juga semakin dipermudah dan nyaman dengan tidak ada lagi praktik pungutan liar karena berkurangnya intensitas pertemuan antara pengusaha dan pengelola. Jadi intinya digitalisasi pelabuhan tak hanya mempermudah proses operasional pelabuhan, tetapi mempercepat pelayanan, bahkan menekan biaya logistik,” tandasnya. (Tampan)