Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ratusan Karyawan Pabrik Gula (PG) PTPN di Pulau Jawa, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) PTPN X dan PTPN XI menyampaikan aspirasi penolakan penutupan (Beku Operasi Pabrik Gula BUMN/milik PTPN) yang berkapasitas di bawah 4.000 TCD (Ton Cane per Day). Mereka menggelar spanduk pernyataan sikap di lingkungan masing-masing PG pada hari Jum’at (23/11/2018).

Aksi Penolakan ini merupakan buntut dari kebijakan pemerintah melalui Holding PTPN yang melakukan penutupan PG-PG milik PTPN di PTPN IX, X dan XI berkapasitas di bawah 4.000 TCD.

Menurut Ketua Umum SPBUN PTPN XI yang juga sebagai Sekjend Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN), Betta R. Sigit Prakoeswa, aspirasi tentang penolakan penutupan PG-PG tersebut sebenarnya telah disampaikan baik melalui tatap muka maupun surat tertulis kepada Kementerian BUMN maupun Holding PTPN. Namun, meskipun pihak Holding PTPN menyatakan bahwa penutupan (Beku Operasional/BKO) PG-PG dimaksud baru sebatas wacana, dalam realisasinya sudah banyak PG-PG PTPN yang ditutup.

“Ironisnya, PG-PG milik negara di-BKO dengan program yang diistilahkan dengan regrouping tetapi justru muncul PG-PG Swasta berkapasitas besar. Di Jawa Timur saat ini telah berdiri tiga PG Swasta yang baru”, ujar Betta.

Pada kesempatan itu, Sekjend FSPBUN, Betta R. Sigit Prakoeswa juga menyerukan agar pemerintah mengkaji kebijakan impor gula agar tidak terjadi kelebihan stok gula nasional seperti yang terjadi tahun ini dan tahun lalu.

“Tahun depan, kita berharap tidak lagi terjadi kelebihan stok akibat impor gula yang telah menghancurkan harga jual gula dan berdampak kepada kinerja PTPN gula, kesejahteraan Karyawan maupun Petani”, katanya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa dalam pertemuan Tim Pengawalan Regoruping PG PTPN dari FSPBUN dengan Holding PTPN, Direktur Tanaman Semusim Holding PTPN, M. Cholidi menyatakan bahwa regrouping berorientasi kepada bagaimana PG-PG PTPN mampu mewujudkan harga pokok produksi di bawah harga dasar gula yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun harga Pasar. PG-PG PTPN diharapkan mampu meningkatkan performance dan efisiensi baik di on farm maupun off farm.

Di tempat terpisah, Ketua Umum SPBUN PTPN X, M. Amier Hasanudin yang juga merupakan Sekretaris Tim Pengawalan Regrouping PG PTPN dari FSPBUN, menyatakan bahwa PG-PG yang dianggap tidak efisien seharusnya direvilatisasi bukan malah serta merta ditutup.

“Sebab, penutupan PG tanpa kajian komprehensif justru mengakibatkan berbagai masalah sistemik terkait karyawan, petani dan stakeholder-stakeholder lainnya di sekitar PG.”

Sementara itu, Ketua Umum SPBUN PTPN IX yang wilayah kerjanya meliputi Jawa Tengah, Sentot Suparna, mengonfirmasi bahwa SPBUN PTPN IX akan menyusul aksi serupa di lingkungan PG-PG PTPN IX.

“Bukan kami tidak mendukung. Kami akan segera menyusul dan selain isu BKO PG-PG yang juga sudah terjadi di PTPN IX, ada isu-isu lokal yang juga penting untuk kami angkat. Kami segera menyusul.”

Dukungan terhadap aksi SPBUN di PG-PG PTPN tersebut, juga diberikan oleh SPBUN yang ada di luar Pulau Jawa. Salah satunya Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (SPPN VII).

“Meskipun PG-PG di PTPN VII tidak terdampak program regrouping Pabrik Gula, kami bisa memahami dan mendukung aspirasi teman-teman SPBUN PG-PG di Jawa. Terlebih lagi, sesama PTPN yang memiliki komoditas gula, kita mengalami nasib yang sama akibat kebijakan pemerintah seperti kebijakan impor gula yang sangat mempengaruhi harga jual gula PG maupun gula petani. Penutupan PG, menurut hemat kami tidak bisa begitu saja dilakukan. Seharusnya didahului dengan kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan berbagai pihak”, kata Sasmika Dwi Suryanto, Sekjend SPPN VII. (Rls)