Kupastuntas.co, Lampung Timur – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Timur, Tarmizi dengan didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Syamsu Rijal, lakukan audiensi dengan Ketua Pengurus Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Kabupaten Lampung Timur, Rabu (21/11/2018).

Dalam audiensi tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Timur, Tarmizi mengatakan Bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan terus berupaya sebaik mungkin untuk memperjuangkan kesejahteraan para TKS namun semua itu harus tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Lebih lanjut Tarmizi mengatakan “Saya berharap tolong dihargai upaya yang sudah pemerintah lakukan, coba kita dukung niat baik ini, kita bisa fokus di BLUD dan bisa kita kawal bareng-bareng karena ini yang sudah dekat,  karena jika di daerah lain mungkin BLUD tidak di semua tetapi di Lampung Timur ini kita usahakan di semua puskesmas, yakni 34 puskes”.

Ditempat yang sama Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub-Bagian Litigasi dan Advokasi, I Ketut Budiase, mengatakan bahwa terkait penerbitan SK TKS ataupun Honorer untuk saat ini memang tidak bisa.

“Memang seperti pertemuan-pertemuan kita terdahulu bahwa kita memang terkunci oleh  pasal 8 PP 48 tahun 2005 menerangkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer ataupun sejenis kecuali ditetapkan dengan PP (peraturan pemerintah) atau dicabut dengan PP yang baru, jadi terkait SK untuk saat ini memang tidak memungkinkan”.

Sebelum kegiatan audiensi tersebut diakhiri, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Syamsu Rijal berharap seluruh TKS dapat memahami bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya sebaik mungkin dan tidak akan membiarkan begitu saja proses yang telah dikomunikasikan bersama.

“Sebenarnya apa yang kita bahas hari ini sebelumnya sudah kita bahas habis, 4 Januari di Bappeda, seperti minta formasi jalur khusus sudah kita lakukan dan kirimkan ke menpan, kemudian terkait BLUD, proses ini sedang berjalan Insha Allah di awal tahun proses penerimaan pegawai puskesmas BLUD non-PNS ini akan kita lakukan dengan melalui mekanisme-mekanisme yang nanti kita sepakati dan mengedepankan rekan-rekan yang sudah selama ini memberikan tenaga dan sumbangsihnya di puskesmas masing-masing”.

“Yang terpenting adalah rekan-rekan memahami bahwa kami pemerintah daerah tidak membiarkan begitu saja proses yang selama ini sudah kita komunikasikan". (Adv)