Kupastuntas.co, Lampung Barat – Meski Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 sudah disahkan oleh Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung Barat (Lambar), namun masih ada beberapa yang menjadi sorotan.

Jika sebelumnya anggota Banang DPRD Lambar, Johansyah Akmal mempertanyakan anggaran untuk pembelian 3 mobil mewah yaitu 1 unit toyota Alphard dan 2 kijang Inova, kali ini dirinya mempertanyakan besarnya Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk Rumah Dinas (Rumdis) Bupati setempat.

"Dengan kondisi keuangan yang defisit, sangat disayangkan karena di tahun 2019 mendatang bagian perlengkapan kembali menganggarkan barang yang luar biasa mewahanya untuk Rumdis Bupati. Yang jadi pertanyaan kemana barang-barang yang selama ini Pemerintah beli, masa setiap tahun dianggarkan untuk itu-itu saja," kata Johansyah, Rabu (21/11/2018).

Dikatakan Johan, panggilan akrabnya, tahun 2019 Bagian Perlengkapan menganggarkan angka yang cukup besar untuk anggaran rumah tangga Rumdis bupati yang mencapai Rp 200 juta lebih.

"Inikan setiap tahun dianggarkan, tapi 2019 mendatang yang dianggrakan luar biasa mahal dan luar biasa mewahnya. bayangkan untuk pengadaan tempat tidur bupati harganya sampai Rp150 juta, jadi enggak tau lagi seperti apa barang itu," ungkapnya.

Hal tersebut lanjutnya, sangat berbanding terbalik dengan kasur Wakil Bupati, karena untuk wakil sangat jauh nilainya. Namun ketika ditanya angkanya, Johan mengatakan lupa berapa nilai riil nya, karena ketika dikonfirmasi Johansyah sedang di perjalanan.

"Yang jelas juga dalam pemerintahan Parosil ini terlalu luar biasa hanya untuk kepentingan yang sifatnya hanya dipakai oleh pejabat saja.  Kalau begini sangat berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat nya yang ekonominya masih masih jauh dari sejahtera," jelas politisi PKB ini.

Hal senada juga di sampaikan anggota DPRD Lambar dari Fraksi Gerindra, Harun Roni, menyayangkan dan menilai pemerintah hanya buang-buang anggaran.

"Waktu itu sudah kita bahas di Paripurna, kita tidak mempermasalahkannya, hanya saja kita mempertanyakan yang ada selama ini kemana, karena itu milik negara masih layak atau tidak, kalau memang barang itu sudah tidak layak nanti kita akan lihat. Tapi waktu itu kabag nya kita tanya dia tidak bisa jawab," singkat Harun. (Iwan)